Hashim mengklaim lembaga tersebut akan memberikan penilaian objektif berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai nanti ada kesan masyarakat bahwa lembaga Prasasti ini dianggap sebagai alat propaganda pemerintah,” kata Hashim dalam acara peluncuran Prasasti pada(30/6/lalu
Hashim juga mengklaim Prasasti bakal berperan penting dalam memberikan masukan berbasis data dan kajian ilmiah terhadap sejumlah program prioritas nasional. Beberapa program prioritas nasional itu adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rumah Nasional, Sekolah Garuda, hingga kemandirian pangan dan energi.
Sebagai contoh, kata Hashim, MBG yang merupakan kelanjutan dari program Revolusi Putih yang digagas Prabowo bakal jadi program penting untuk menekan angka stunting di kalangan anak sekolah. Program itu juga dinilai perlu dikawal ketat dari potensi penyalahgunaan anggaran.
“Itu (MBG) salah satu program yang saya lihat sangat penting, tapi tentu ada banyak ‘kerikil-kerikil’, tentu banyak kesalahan yang kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi itu sudah kita wanti-wanti, Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal makanan bergizi gratis,” ujarnya pula.
Hashim menilai Prasasti akan menjadi mitra strategis yang memberikan penilaian objektif atas pelaksanaan MBG, dan masukan tersebut akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Tak hanya MBG, Prasasti juga akan turut mengawal program Perumahan Sosial, yang langsung ditugaskan kepada Hashim oleh Presiden.
Selain itu, ada Program Sekolah Garuda yang kini dibina oleh Stella Christy selaku Wakil Menteri Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga bakal turut dinilai objektif oleh Prasasti. Sementara di sektor pangan, Hashim menilai Indonesia mulai menunjukkan keberhasilan melalui program kemandirian pangan, ditandai dengan panen raya, karena harga gabah yang menguntungkan petani.
Hashim mengklaim program-program tersebut sudah mulai menunjukkan kesuksesan. “Saya berharap Prasasti bisa memberikan penilaian dan pengkajian berdasarkan data untuk menyempurnakan dan memperbaiki yang masih lemah,” katanya.
Berbagai Tokoh di Balik Prasasti
Sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang berada di balik Prasasti, mulai dari mantan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Wakil Menteri ESDM hingga beberapa petinggi perusahaan swasta. Berikut daftar pengurus Prasasti dan latar belakangnya:
Dewan Penasihat:
Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI 2003-2008, sekarang Komisaris Utama PLN)
Gandi Sulistiyanto (Duta Besar RI untuk Korsel 2021-2023, Wantimpres era Jokowi (2023-2024)
Ellyus Achiruddin (Presiden Komisaris PT Triputra Utama Selaras)
Prijono Sugiarto (Presiden Komisaris PT Astra International Tbk 2020-sekarang)
Hashim Djojohadikusumo (Pendiri PT Arsari Group 2008-sekarang, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim)
Dewan Pengawas:
Soedradjad Djiwandono (Gubernur BI 1993-1998)
Fuad Bawazier (Menteri Keuangan 1998, sekarang Komisaris Utama MIND.ID)
Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003-2008, Guru Besar UI)
Ronald Waas (Deputi Gubernur Bank Indonesia 2011-2016, Komisaris KPEI)
Ilya Avianti (Profesor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, mantan Komisioner OJK)
Laode Masihu Kamaluddin (Koordinator Tim Pemulihan Ekonomi Wakil Presiden 2002-2004, Rektor Universitas Insan Cendikia Indonesia)
Dewan Pakar:
Chatib Basri (Menteri Keuangan 2013-2014)
Arcandra Tahar (Wakil Menteri ESDM 2016–2019)
Erica Soeroto (Presiden Direktur PT Sarana Multigriya Financial (Persero) 2005-2011)
Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia 2010-2015)
Nawal Nely (Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2020-2024), dan
Pramudya A Oktavinanda (Associate Partner Hadiputranto, Hadinoto & Partners 2005-2017)
Eksekutif:
Direktur Eksekutif: Nila Marita (mantan eksekutif GOTO)
Direktur Riset: Gundy Cahyadi (mantan ekonom regional Bank DBS)
Direktur Kebijakan Publik: Piter Abdullah (Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). []
Tim redaksi
