Konflik Pembunuhan di Wamena Terus Terjadi ,Masyarakat Sipil Baik Non Papua Maupun Asli Orang Papua. Menteri HAM Dinilai Tidak Bisa Menanganinya.

Wamena, neodetik.com || Konflik di Wamena Provinsi Papua Pegunungan yang sudah merajalela dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada masyarakat sipil baik itu pendatang maupun orang asli Papua, kejadian penembakan terjadi pada hari Selasa dini hari pada (10/6/25)

Kekerasan dan pembunuhan merajalela 

yang dilakukan oleh baik dari OPM dan TNI-Polri ,Penembakan dapat menyebabkan kekerasan dan kehilangan nyawa bagi masyarakat sipil,  sementara menteri HAM RI  Natalius Pigai  tidak menyelesaikan konflik, dinilai Enak Duduk manis di Kantor,  kata Ferry."

Menteri HAM tidak bisa kerja, menteri HAM bisanya hanya bicara di media, tidak bisa ke lapangan dan tidak bisa selesaikan masalah Papua ,Kerusuhan dan ketidak stabilan, tegas Ferry,

Padahal Penembakan dapat memicu kerusuhan dan ketidak stabilan di masyarakat, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban, menteri HAM Natalius Pigai tutup mata, katanya.,

Trauma dan dampak psikologis:

Penembakan dapat menyebabkan trauma dan dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk anak-anak dan perempuan.

 Penembakan  dana pembunuhan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari, ujarnya "

Di akhir, situasi di Wamena dapat menjadi semakin buruk jika tidak ada upaya untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keamanan. Namun, jika ada upaya yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keamanan, maka situasi di Wamena dapat menjadi lebih baik.

Beberapa kemungkinan skenario di akhir adalah:

Penyelesaian konflik:

Konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi, sehingga keamanan dan ketertiban dapat dipulihkan.

Dengan dialog,  dapat dipulihkan melalui upaya-upaya keamanan yang efektif, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.

Pembangunan dan rekonstruksi dapat dilakukan untuk memulihkan infrastruktur dan ekonomi, sehingga masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan ini.

Namun, skenario yang paling mungkin terjadi tergantung pada berbagai faktor, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pihak Stekholder lainnya untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keamanan dan kenyamanan di masyarakat Papua pegunungan ini.

Maka dari itu pimpinan 8 kabupaten yang ada di provinsi Papua pegunungan segera bersatu mengambil alternatif lain agar masyarakat Papua pegunungan bisa beraktifitas seperti biasanya. Pungkasnya.

Tim Redaksi