Tujuh bulan pasca bencana dari November 2024, warga masih hidup dalam ketidakpastian.
Ribuan keluarga korban longsor Cianjur Selatan terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mempercepat penyaluran bantuan dana relokasi dan sewa.
Sementara itu Anggota DPRD Cianjur Fraksi Gerindra, Angga Linoseva, menyatakan masyarakat terus mempertanyakan realisasi janji bantuan.
“Mereka lelah menunggu. Proses pembangunan rumah dan relokasi berjalan terlalu lambat,” tegas Angga saat ditemui di kantor DPRD, Kamis 12 Juni 2025
Politisi Dapil IV itu mengaku telah mendorong dinas terkait untuk mempercepat verifikasi data.
Ia juga berencana mengalokasikan aspirasi dana tahun 2026 untuk membangun infrastruktur di Kecamatan Kadupandak, wilayah terdampak paling parah.
Terpisah, Kepala BPBD Cianjur, Asep Kurniajaya, mengakui keterlambatan terjadi karena perubahan mekanisme pendataan.
“BNPB meminta proses satu tahap berbasis KK dan NIK, bukan dua tahap seperti rencana awal,” jelasnya.
Menurut Asep, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kami selalu memantau progresnya, tetapi proses masih berada di bagian hukum Setda Cianjur,” tambahnya.
Awr
