Ketika seorang pemimpin redaksi menanyakan pendapat saya tentang rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, saya menjawab singkat: sudah banyak yang bersuara menolak, dan saya hanyalah suara kecil yang belum tentu didengar. Saya tidak ingin memperpanjang riuh politik yang sering kali lebih bising daripada bermakna. Kadang, dalam sejarah bangsa, yang dibutuhkan bukan suara keras, melainkan suara jujur.
Hari Pahlawan bagi saya bukan sekadar tanggal merah atau upacara yang dipenuhi pidato seremonial. Ia adalah momen refleksi: tentang siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang hanya berpura-pura, dan siapa yang menulis ulang kebenaran setelah semuanya usai. Dalam setiap peringatan Hari Pahlawan, kita sering terjebak pada simbol-simbol besar, sementara makna sejatinya tenggelam di balik formalitas.
Perspektif Keturunan Pejuang
Saya menulis pandangan ini dari sudut pandang pribadi, sebagai cucu dari dr. Sagaf Yahya dan cicit dari Jahja Datoek Kajo. Kedua nama ini mungkin jarang disebut di media, tetapi dalam keluarga kami, mereka hidup dalam kenangan, dalam nilai perjuangan, dan dalam semangat pengabdian.
Beberapa tahun lalu, Buya Masoed Abidin sempat menyampaikan bahwa nama Jahja Datoek Kajo pernah diusulkan sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional. Tentu, sebagai salah seorang cicit, saya merasa bangga. Namun, jika pun gelar itu tidak diberikan, saya tidak kecewa. Sebab makna perjuangan tidak bergantung pada penghargaan negara. Ingatan keluarga, masyarakat, dan sejarah yang jujur jauh lebih abadi daripada sebuah piagam di dinding.
Sejarah dan Memori Bangsa
Dalam setiap perjalanan bangsa, sejarah selalu ditulis oleh mereka yang memegang kekuasaan atas pena. Karena itu, narasi tentang siapa pahlawan dan siapa pengkhianat kerap bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Sejarah bangsa ini penuh ironi. Tokoh yang dulu dianggap pembangkang, kelak diakui sebagai pejuang. Yang dahulu dibuang, kini dijadikan nama jalan. Begitulah cara sejarah bekerja—ia bisa memutar arah dan menyingkap kebenaran pada waktunya sendiri.
Rocky Gerung pernah menyebut bahwa sejarah yang jujur adalah sejarah yang berani mengingat pengkhianatan. Ungkapan itu menggugah, karena bangsa yang takut mengingat sisi gelapnya akan terus terjebak dalam kepalsuan. Kita sering kali begitu cepat memaafkan kekuasaan, namun begitu lambat memaafkan kejujuran.
Petisi 50 dan Kilas Balik Sejarah
Salah satu ironi terbesar dalam sejarah Indonesia adalah kisah para penandatangan Petisi 50. Pada masa Orde Baru, lima puluh tokoh bangsa menulis pernyataan yang menegur penggunaan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan. Mereka menuntut agar Pancasila tidak dijadikan senjata untuk membungkam perbedaan pendapat.
Akibat sikap itu, mereka dikucilkan, kehilangan hak politik, dan dijauhkan dari panggung kekuasaan. Namun, waktu menunjukkan bahwa mereka tidak salah. Kini, beberapa di antara mereka telah diakui sebagai pahlawan nasional—Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution.
Apa yang dulu dianggap pembangkangan, kini disebut keberanian moral. Apa yang dulu dicap ancaman, kini dijadikan teladan. Sejarah berputar, dan dalam putaran itu, kebenaran menemukan jalannya sendiri.
Antara Penghargaan dan Kejujuran
Pemberian gelar pahlawan nasional selalu memunculkan perdebatan. Dalam konteks Soeharto, perdebatan itu bahkan memunculkan luka lama. Sebagian menganggap jasanya besar dalam pembangunan, sebagian lain menilai bayang-bayang otoritarianisme tidak bisa dihapus dengan penghargaan.
Pertanyaan dasarnya bukan sekadar apakah seseorang berjasa, melainkan apakah sejarah sudah jujur menimbang seluruh sisi kehidupannya. Gelar pahlawan seharusnya lahir dari proses refleksi moral, bukan dari kompromi politik. Jika penghargaan diberikan tanpa keberanian menilai masa lalu secara utuh, maka makna kepahlawanan menjadi sempit dan dangkal.
Bangsa yang terlalu mudah memberi gelar akan kehilangan kemampuan menilai integritas. Penghargaan yang sejati seharusnya datang dari kejujuran sejarah, bukan dari keputusan yang dilapisi kepentingan. Gelar pahlawan akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu.
Makna Perjuangan yang Tak Pernah Padam
Saya sering merenung tentang makna perjuangan dari dua sosok dalam keluarga saya—Jahja Datoek Kajo dan dr. Sagaf Yahya. Mereka mungkin tidak memiliki piagam kenegaraan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga: keyakinan dan ketulusan. Mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa mencari tempat di buku sejarah.
Bagi saya, kebesaran nama tidak bisa dilobi atau dibeli. Ia lahir dari ketulusan hati dan keberanian moral. Sejarah bisa dimanipulasi, tetapi integritas tidak bisa dipalsukan. Waktu akan menyeleksi siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya berpura-pura.
Pahlawan sejati tidak menulis sejarahnya sendiri. Mereka hanya berbuat, dan biarlah sejarah yang mencatat.
Ingatan Kolektif dan Tanggung Jawab Generasi
Gelar pahlawan sejati adalah ingatan kolektif rakyat. Ia tidak bergantung pada keputusan resmi, tetapi pada kesadaran masyarakat untuk terus mengenang. Pahlawan hidup selama rakyat memilih untuk tidak melupakan.
Tugas generasi sekarang bukan memperdebatkan siapa yang paling layak disebut pahlawan, tetapi melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang mereka tanamkan. Jika mereka berjuang untuk keadilan, maka tugas kita adalah menegakkan keadilan itu. Jika mereka berkorban demi kebenaran, maka kewajiban kita adalah menjaga agar kebenaran tidak tergadaikan.
Bangsa ini tidak kekurangan pahlawan, tetapi sering kekurangan keberanian untuk bersikap jujur terhadap sejarahnya sendiri. Kita terlalu sering memuja masa lalu, namun lupa meneladani nilai-nilainya. Jika sejarah ditulis dengan tinta kekuasaan, maka kebenaran akan tenggelam di balik kebohongan.
Penutup: Waktu dan Kebenaran
Bagi saya pribadi, nama-nama seperti Jahja Datoek Kajo dan dr. Sagaf Yahya tidak perlu dicetak di piagam negara untuk disebut pahlawan. Mereka telah hidup dalam memori keluarga dan masyarakat yang mengenal perjuangan mereka.
Sejarah akan menemukan kebenarannya sendiri, sekalipun manusia berusaha menutupinya. Waktu bukan sekadar ukuran umur, tetapi hakim yang adil. Ia akan menyaring siapa yang tulus berjuang dan siapa yang hanya memanfaatkan perjuangan.
Pada akhirnya, gelar pahlawan bukan soal pengakuan negara, tetapi tentang bagaimana bangsa ini mengingat dan meneladani mereka. Sebab kebesaran sejati tidak bisa dilobi, tidak bisa disogok, dan tidak bisa dipalsukan. Ia adalah jejak kejujuran yang akan terus bersinar dalam ingatan rakyat, jauh setelah kekuasaan berganti dan sejarah menulis ulang .
Daftar Referensi
1. Intisari Grid. Inilah Sosok Penandatangan Petisi 50: Respon atas Sikap Soeharto yang Pakai Pancasila Hajar Lawan Politiknya. Diakses dari https://intisari.grid.id
2. Tempo.co. Gelar Pahlawan Soeharto sebagai Skandal Terbesar Era Reformasi. Diakses dari https://www.tempo.co/politik
3. Detik.com. Rocky Gerung di Merah Muda Fest: Sejarah Jujur Dipakai Mengingat Pengkhianat. Diakses dari https://www.detik.com
4. Tirto.id. Mohammad Natsir. Diakses dari https://tirto.id/tokoh/mohammad-natsir-i8
5. Historia.id. Petisi 50: Menentang Rezim Orde Baru. Diakses dari https://historia.id
6. Muhammadiyah.or.id. Kasman Singodimedjo: Sang Mister Islamis dan Nasionalis. Diakses dari https://muhammadiyah.or.id
7. Tempo.co Arsip. Profil Abdul Haris Nasution. Diakses dari https://nasional.tempo.co
Novita sari yahya
Penulis dan peneliti
