|| Presiden Prabowo instruksikan gerakan nasional bersih-bersih sampah, Kepala Daerah diminta bertindak masif.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan musuh bersama bangsa yang harus ditangani secara serius, terpadu, dan berkelanjutan oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Presiden meminta agar pemerintah daerah tidak lagi setengah-setengah dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai wilayah.
Arahan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Rakornas Pempus–Pemda) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Dalam forum strategis tersebut, Presiden menyoroti masih lemahnya tata kelola kebersihan di sejumlah daerah, termasuk dugaan adanya anggaran pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan lingkungan yang “parkir” namun tidak jelas realisasinya hingga akhirnya raib.
Presiden menegaskan, praktik semacam ini tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Sampah adalah musuh bersama. Tidak boleh lagi ada pembiaran. Anggaran sudah ada, tapi lingkungan tetap kotor. Ini harus kita hentikan,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Gerakan Bersih-Bersih Sampah Secara Masif
Presiden Prabowo secara khusus menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melakukan gerakan bersih-bersih sampah secara masif dan terorganisir, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan pelibatan dunia pendidikan, termasuk sekolah-sekolah, sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
Menurut Presiden, kebersihan lingkungan bukan hanya persoalan estetika, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat, ketahanan lingkungan, serta citra daerah dan negara di mata dunia.
Selain itu, Prabowo juga mendorong pemerintah daerah untuk memoles dan mempercantik wilayah masing-masing, agar kawasan perkotaan maupun pedesaan menjadi lebih tertata, nyaman, dan layak huni.
Gubernur DKI Jakarta Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden
Menanggapi arahan Presiden tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti instruksi Presiden, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan penataan kota.
“Yang pertama tentu apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk Jakarta akan kami tindaklanjuti. Kemarin para wali kota dan bupati di wilayah Jakarta juga hadir,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 3 Februari 2026.
Pramono menjelaskan bahwa persoalan sampah di Jakarta sejatinya sudah relatif tertangani, terutama setelah dilakukan pembersihan besar-besaran pada saat penanganan banjir beberapa waktu lalu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh berhenti dan harus dilakukan secara konsisten serta berkelanjutan.
“Semua hal yang berkaitan dengan sampah sebenarnya Jakarta relatif sudah dibersihkan beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi banjir. Tapi sekali lagi, urusan sampah tetap akan kita bersihkan,” tegasnya.
Penataan Kota dan Estetika Lingkungan
Selain persoalan sampah, Pramono juga menyoroti arahan Presiden terkait penataan kawasan perkotaan, termasuk penggantian material bangunan yang dinilai kurang mendukung estetika kota. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penggantian atap seng menjadi genteng, demi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, dan sedap dipandang.
“Termasuk kemudian untuk seng diubah menjadi genteng, seribu persen saya setuju,” ujar Pramono dengan tegas.
Menurutnya, penataan visual kota merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan wajah ibu kota negara yang tertib dan modern.
Penertiban Atribut Politik di Fasilitas Publik
Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk menertibkan pemasangan atribut kegiatan politik di fasilitas publik, khususnya di area flyover yang selama ini kerap dipenuhi spanduk, poster, dan baliho kegiatan partai politik.
Pramono menilai praktik tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, serta tidak sesuai dengan fungsi fasilitas publik.
“Yang paling penting, saya benar-benar ingin menertibkan. Iklan, poster, dan sepanduk tidak ada lagi di Jakarta yang namanya flyover dipakai partai kalau ada acara kemudian memasang atribut di flyover. Itu mengganggu banget lalu lintas yang ada di Jakarta dan itu akan kami lakukan,” pungkasnya.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Rakornas Pempus–Pemda ini menjadi momentum penting dalam sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna memastikan setiap arahan Presiden dapat diterjemahkan secara konkret dan efektif di lapangan.
Pemerintah pusat berharap, melalui langkah tegas dan kolaboratif ini, persoalan sampah dan penataan lingkungan tidak lagi menjadi masalah kronis, melainkan dapat berubah menjadi kekuatan daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama antara pusat dan daerah, Presiden Prabowo optimistis Indonesia mampu menciptakan kota-kota yang lebih tertata, sehat, dan membanggakan bagi seluruh rakyat.
Red-Ervinna
