Lebih lanjut karyawan mengungkapkan terkait keamanan justru menggunakan keamanan,sekuriti perumahan Babinsa,babinkamtibmas serta satpol PP yang di beri imbalan setiap bulanya.ungkap karyawan
Lebih lanjut, awak media mendapati pabrik tersebut diduga belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin resmi lainnya yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini berarti pabrik berpotensi diduga menjalankan usaha secara ilegal tanpa legalitas yang jelas.
Unit pelaksana teknis Cibinong (UPT)saat di konfirmasi melalui aplikasi whatsap, terkait pengaduan masarakat pabrik es tanpa ijin tersebut,iya mengatakan,tim pengawas semua lagi ada kegiatan,semua menunggu waktu kosong,semoga Minggu ini ada kekosongan agar bisa cek ke lokasi.ucap upt
Menurut hukum yang berlaku, dugaan pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi serius, antara lain:
Tidak Memiliki Izin Usaha: Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha tanpa izin bisa dikenai sanksi administratif seperti teguran, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.
Tidak Memiliki Sertifikat Halal:** Sesuai UU No. 33 Tahun 2014 dan perubahan UU Cipta Kerja, produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Pelanggaran ini dapat berujung pada denda administratif.
Tidak Terdaftar di BPOM:* UU No. 18 Tahun 2012 mewajibkan izin edar untuk produk pangan olahan. Pelaku usaha tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana hingga dua tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar.
Pengeboran Air Tanpa Izin: Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengeboran air tanpa izin bisa dikenai pidana penjara hingga dua tahun dan denda hingga Rp2 miliar.
Selain dugaan persoalan izin usaha dan sertifikasi, di duga adanya aktivitas pengeboran air tanah tanpa izin. Padahal, pemanfaatan air tanah untuk produksi industri harus memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Jika benar, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam UU SDA 2019.
Publik mendesak pemerintah daerah, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kab bogor, serta Dinas Kesehatan dan BPOM untuk segera melakukan pengecekan lapangan dan tindakan tegas terhadap pabrik tersebut. Selain itu, pengawasan ketat diperlukan agar pelaku usaha mematuhi regulasi, menjaga kualitas produk, dan menjamin keamanan serta kehalalan bagi konsumen.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain di kabupaten bogor agar tidak mengabaikan kewajiban perizinan dan sertifikasi, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta kelangsungan usaha yang sehat dan legal.
Red-sy
