Penelusuran tim Neodetik bersama DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch mengungkap fakta yang mencengangkan. PT Tria Kusumah yang memenangkan lelang ternyata berstatus sudah tutup permanen. Perusahaan yang sudah tidak beroperasi justru diberi kepercayaan mengerjakan proyek strategis penegakan hukum bernilai miliaran rupiah.
Saat dikonfirmasi dan diminta menunjukkan kelengkapan dokumen perusahaan tersebut, Kabid PBJ Kota Bogor gagap dan tak mampu menunjukkan satu lembar berkas pun. Janji untuk memfasilitasi pertemuan dan gelar berkas hanya sekadar manis di bibir yang tak pernah terealisasi hingga hari ini.
Kejanggalan semakin tebal saat konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Alih-alih menjelaskan proses lelang, keduanya justru membahas akte perubahan alamat di Jakarta Timur dengan bahasa yang saling mengamankan. Tidak ada penjelasan logis mengapa perusahaan mati dihidupkan kembali untuk memenangkan tender di Kota Bogor.
Kuat dugaan adanya imbalan yang melibatkan oknum di lingkungan PBJ Kota Bogor. Inspektorat Kota Bogor diminta jangan menutup mata. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka pengawasan internal dinilai tidak lebih dari sekadar hiasan yang tidak berfungsi.
Ketua DPD Jawa Barat IMW, Edwar, menegaskan ketidaklogisan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Proyek Gedung Pengadilan Negeri adalah simbol keadilan. Jika fondasi perizinan dan lelangnya saja dibangun di atas ketidakbenaran, maka kepercayaan rakyat runtuh seketika.
Kasus ini kini disiapkan sebagai pintu masuk laporan tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Perusahaan tutup permanen yang menang proyek miliaran bukanlah keajaiban bisnis, melainkan bukti nyata adanya perbuatan melawan hukum yang harus diusut tuntas dari akarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, seluruh pihak yang diduga terlibat belum memberikan hak jawab resmi kepada publik. Keheningan mereka semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari pengawasan rakyat.
Red- ed
