Desakan ini menyasar aliran dana CSR yang berasal dari PT Kencana Jaya Properti (grup Sumarecon) serta sejumlah perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor. Dana tersebut diduga disalurkan melalui Disperkim Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini belum terlihat transparansi penggunaannya yang dapat diakses oleh publik.
Dalam pernyataan sikapnya, GMPB menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Jika aliran dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, maka ada indikasi kuat yang perlu ditelusuri lebih dalam oleh aparat penegak hukum.
Publik mempertanyakan mekanisme penyaluran dana CSR perusahaan yang disalurkan melalui dinas teknis. Apakah ada peraturan daerah atau keputusan bupati yang menjadi dasar hukum penampungan dana perusahaan di dinas tersebut? Dan sejauh mana dana itu telah digunakan untuk kepentingan masyarakat luas?
GMPB menekankan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk menelusuri dokumen administrasi, perjanjian, serta laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana CSR yang diterima Disperkim dari perusahaan-perusahaan tersebut. Masyarakat berhak tahu ke mana dana itu mengalir dan apa realisasinya di lapangan.
Gerakan mahasiswa ini juga mengingatkan bahwa dana CSR bukanlah dana APBD yang dapat dikelola semena-mena. Namun demikian, setiap rupiah yang diterima oleh instansi pemerintah dari pihak ketiga tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan yang berlaku.
Oleh karena itu, GMPB mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tidak menunda-nunda lagi. Segera panggil, periksa, dan telusuri seluruh dokumen terkait dana CSR yang masuk ke Disperkim. Jika ditemukan penyimpangan, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Disperkim Kabupaten Bogor maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari GMPB ini. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini demi keberimbangan informasi.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan pernyataan sikap GMPB. Dugaan penyimpangan belum terbukti secara hukum. Kami tetap menunggu klarifikasi resmi dari pihak Disperkim, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, maupun PT Kencana Jaya Properti.
Red- tim
