-->

Notification

×

Terbongkar Dua Kepala Bappenda, buat Surat kesepakatan kejahatan bersama,Delapan Perusahaan Ditagih PT Parkir 99 secara ilegal.

November 16, 2026 | November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T13:56:39Z
KABUPATEN BOGOR,- Ndetik.com || Satu lembar surat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor kini menjadi pusat dugaan kesepakatan yang merugikan keuangan daerah dan dunia usaha. 
Surat tersebut adalah Keputusan Kepala Bappenda Nomor 900.1.13/1585/BAPPENDA/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pengukuhan Perparkiran Pasar Cikema atas nama Rudi Kamarudin sebagai Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir, ditandatangani atas nama Kepala Badan, Andri Hadian.
 
Surat yang sejatinya hanya berfungsi mengukuhkan seseorang sebagai wajib pajak, justru diduga dipelintir menjadi surat kuasa penagihan. Yang memanfaatkan surat itu bukan Bappenda, melainkan PT Parkir Sembilan Sembilan. Dalam satu tahun 2025, Bappenda Kabupaten Bogor memang dipimpin oleh dua orang berbeda. 

Andri Hadian menjabat sebagai Kepala Bappenda sejak awal tahun hingga 3 Juni 2025, sebelum kemudian dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Adi Mulyadi kemudian dilantik sebagai Kepala Bappenda pada September 2025. Surat tanggal 23 April 2025 itu ditandatangani saat Andri Hadian masih menjabat, sehingga secara penandatanganan sah. Namun persoalan mendasar yang muncul adalah mengapa surat pengukuhan wajib pajak itu berada di tangan PT Parkir 99 dan justru dipakai untuk menagih pembayaran ke pihak lain.
 
Secara substansi, isi surat tersebut sangat jelas: Rudi Kamarudin dikukuhkan sebagai wajib pajak, yang berarti pihaknya yang wajib menyetorkan pajak ke Pemerintah Daerah. Tidak ada satu kalimat pun dalam dokumen itu yang menunjuk PT Parkir 99 sebagai bendahara pemda, maupun memberikan kuasa untuk melakukan penagihan. 

Namun berdasarkan penelusuran DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch, inilah surat yang dibawa PT Parkir 99 saat mendatangi delapan perusahaan untuk menagih pembayaran. PT Parkir 99 seolah-olah bertindak sebagai perpanjangan tangan resmi Bappenda, seolah-olah uang yang diterima akan langsung masuk ke kas daerah.
 
Salah satu dari delapan perusahaan yang ditagih, PT JAP, ternyata memiliki status izin operasional yang sudah berakhir atau tidak aktif. Secara logika, perusahaan yang sudah tidak beroperasi seharusnya tidak lagi menjadi objek penagihan pajak. Namun PT Parkir 99 tetap menagih dengan bermodalkan surat yang diterbitkan April 2025 itu. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika PT JAP sudah tidak aktif, untuk siapa sebenarnya uang tagihan itu dikumpulkan? Jika dana tersebut masuk ke rekening PT Parkir 99 terlebih dahulu, berapa persen yang akhirnya disetorkan ke kas daerah? Dan jika tidak seluruhnya disetorkan, bukankah hal itu mengarah pada dugaan memperkaya pihak tertentu atas beban pihak lain?
 
Menurut LSM Indonesia Morality Watch, pola kejadian ini sudah bukan sekadar masalah administrasi, melainkan telah menyentuh ranah dugaan pidana. Ada indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengatasnamaan instansi pemerintah tanpa dasar sah, serta potensi kerugian bagi keuangan daerah maupun perusahaan yang ditagih. Karena surat tersebut diterbitkan pada masa kepemimpinan Andri Hadian dan terus dimanfaatkan hingga masa Adi Mulyadi, maka kedua kepala Bappenda tersebut tidak dapat saling melempar tanggung jawab.
 
Andri Hadian perlu menjelaskan apakah surat tanggal 23 April 2025 itu semata-mata untuk kepentingan pengukuhan wajib pajak, atau memang disiapkan dengan maksud memberi jalan kepada PT Parkir 99. Siapa yang meminta surat itu dibuat, dan apakah pernah ada perjanjian kerja sama yang ditandatangani dengan pihak terkait? Sementara itu, Adi Mulyadi perlu menjelaskan apakah setelah menjabat pada September 2025 ia mengetahui surat tersebut dimanfaatkan untuk penagihan ke perusahaan-perusahaan. Apakah ada langkah pencabutan, revisi, atau klarifikasi yang dilakukan? Berapa total dana yang sudah ditagih selama masa jabatannya dan berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah?
 
Jika Andri Hadian menyatakan itu bukan lagi wewenangnya karena sudah pindah tugas, sementara Adi Mulyadi mengaku itu adalah kebijakan masa sebelum ia menjabat, maka surat tersebut menjadi dokumen yang dibiarkan hidup tanpa pengawasan. Pembiaran itu sendiri merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
 
Atas dasar temuan tersebut, DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch mendesak Bappenda Kabupaten Bogor untuk segera membuka apakah pernah ada perjanjian kerja sama dengan PT Parkir 99. Jika tidak ada, penagihan yang dilakukan harus dinyatakan tidak sah dan dihentikan segera. Bappenda diminta membuka data delapan perusahaan yang ditagih, berapa yang sudah membayar, berapa yang masuk ke kas daerah, serta menunjuk bukti setoran yang sah. Status operasional PT JAP juga harus dijelaskan secara terbuka, kapan izinnya berakhir dan mengapa penagihan tetap dilakukan.
 
Lebih jauh, Bupati Bogor diminta memerintahkan Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Andri Hadian dan Adi Mulyadi terkait penerbitan maupun pembiaran penyalahgunaan surat tersebut. Aparat penegak hukum pun diminta turun tangan menelusuri dugaan adanya kesepakatan yang merugikan negara antara oknum pejabat Bappenda dan PT Parkir Sembilan Sembilan yang diduga bertujuan memperkaya pihak tertentu.
 
Catatan Redaksi: Seluruh informasi di atas berdasarkan dokumen dan penelusuran yang dikumpulkan LSM Indonesia Morality Watch. Pihak Bappenda Kabupaten Bogor, Andri Hadian, Adi Mulyadi, maupun PT Parkir 99 memiliki hak jawab atas pemberitaan ini.

Red- tim 
 
 
 
×
Berita Terbaru Update