Aturan sudah sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setiap pembangunan gedung wajib memiliki PBG sebelum memulai konstruksi. Tanpa izin tersebut, pembangunan adalah pelanggaran hukum yang seharusnya langsung dihentikan oleh instansi berwenang, termasuk Camat selaku pengawas di wilayah kerjanya. Namun di Cirimekar, aturan itu seolah tidak berlaku.
Warga mempertanyakan kinerja Camat Cibinong. Bagaimana mungkin pembangunan yang terlihat jelas dan berada di lokasi strategis bisa berjalan tanpa izin, sementara jajaran kecamatan terkesan menutup mata? Apakah fungsi pengawasan di tingkat kecamatan tidak berjalan, atau justru sengaja diabaikan? Ini bukan satu-satunya kasus — warga juga melaporkan adanya beberapa pembangunan lain di wilayahnya yang belum memiliki PBG namun tetap dibiarkan berdiri.
Jika satu dua bangunan ilegal dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah akan runtuh. Publik menduga kuat ada indikasi terselubung di balik sikap diam Camat Cibinong. Mengapa pengusaha nakal yang melanggar Perda justru merasa nyaman melakukannya di wilayah Kecamatan Cibinong? Ada keistimewaan apa yang mereka miliki sehingga aturan bisa dilanggar tanpa konsekuensi apa pun?
Publik tidak menuntut sesuatu yang berlebihan — hanya menuntut aturan ditegakkan sama untuk semua pihak. Baik itu warga kecil maupun perusahaan besar, izin wajib dimiliki sebelum membangun. Jika tidak dimiliki, pembangunan wajib dihentikan. Tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelakunya pengusaha besar.
Oleh karena itu, warga mendesak Satpol-PP Kabupaten Bogor selaku penegak perda untuk segera turun ke lokasi, memverifikasi status PBG gudang Alfamart di Cirimekar, dan menghentikan pembangunan jika belum memiliki izin. Selain itu, perlu ada penjelasan resmi dari Pemkab Bogor mengapa pengawasan di tingkat kecamatan Cibinong terkesan lemah dan membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali.
Warga juga meminta Inspektorat Kabupaten Bogor menelusuri kemungkinan kelalaian atau pembiaran yang disengaja dari jajaran Kecamatan Cibinong. Jika ditemukan unsur penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha yang merasa bisa melanggar aturan dengan bebas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola proyek gudang Alfamart maupun Camat Cibinong belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi kedua pihak demi keberimbangan pemberitaan.
Catatan Redaksi: Informasi ini berdasarkan pantauan warga di lokasi. Status perizinan bangunan belum terkonfirmasi resmi dari Dinas terkait. Hak jawab tetap kami buka.
Red- tim
