Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, menilai ada kebijakan yang berubah-ubah hingga masyarakat menjadi korban.
"CIRAY ini yang pernah tayang. Pedagang ditata di sana atas dasar kebijakan pemerintah. Sekarang setelah disegel, masyarakat yang menjadi korban kebijakan yang salah kaprah," ujar Edwar.
Kronologi CIRAY
16 Desember 2015: Terbit Keputusan Bupati Bogor No. 30/571/Kpts/Per-UU/2015 tentang penetapan status penggunaan tanah seluas ± 700 m2 milik / dikuasai Pemkab Bogor kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Cibinong untuk lokasi penataan PKL, Wisata Kuliner Cibinong Raya (CIRAY).
20 Januari 2016: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor mengeluarkan surat Nomor 510/67-Perdagangan perihal pemberitahuan penataan PKL. Isinya menegaskan penataan PKL harus mengacu pada SK Bupati 2015 tersebut.
2017: Di lokasi terpasang plang:
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
*Sertifikat No : 107 / 2017, Luas : 700 M2, Peruntukan : TANAH KOSONG*
Setelah itu: CIRAY tayang dan dikenal publik sebagai pusat kuliner Cibinong.
Kemudian: Muncul penyegelan. Informasi yang berkembang menyebut penyegelan oleh Kejaksaan, namun di lapangan plang segel dipasang oleh orang yang menggunakan seragam Pemda Kabupaten Bogor.
Kejanggalan di CIRAY
1. Tanah Milik Pemda, Tapi Pemda yang Menyegel
Jika lahan itu milik Pemda dan sudah ditetapkan untuk CIRAY, kenapa Pemda sendiri yang menyegel tanahnya sendiri? Pernyataan lahan milik Pemda menjadi sangat tidak sesuai dengan plang segel yang dipasang orang berseragam Pemda.
2. Siapa yang Menyegel?
Apakah Kejaksaan atau Pemda? Hingga kini tidak dibuka surat perintah penyegelan, berita acara, dan dasar hukumnya kepada pedagang dan publik.
3. Kerugian Rp 1,2 Miliar, Dari Mana Hitungannya?
Muncul angka kerugian diduga Rp 1,2 miliar. IMW mempertanyakan dari mana dasar perhitungan nilai tersebut. Apakah itu kerugian negara atau justru kerugian pedagang? Apakah sudah ada audit / appraisal resmi?
Korban di CIRAY
Pedagang CIRAY mengalami kerugian materi berupa omzet hilang, modal tertahan, sewa sudah dibayar, bahan baku rusak, dan peralatan tidak bisa digunakan.
Kerugian immateri berupa hilangnya mata pencaharian, rasa takut, trauma, dan hilangnya kepercayaan terhadap program pemerintah.
Desakan IMW untuk CIRAY
1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor membuka siapa yang memerintahkan penyegelan dan menunjukkan surat perintahnya
2. Pemkab Bogor menjelaskan nasib SK Bupati 2015 tentang CIRAY, masih berlaku atau sudah dicabut
3. Dibuka dasar perhitungan kerugian Rp 1,2 miliar
4. Pedagang CIRAY diberikan solusi: kepastian hukum, pembinaan, relokasi yang layak, atau ganti rugi yang adil
Hingga berita ini disusun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor, dan Dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Red- tim
