-->

Notification

×

Temuan Investigasi LSM IMW: Dugaan Penggelapan PAD di Lingkungan UPT 3 Dishub Kabupaten Bogor jadi sorotan

November 18, 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T09:31:04Z
KABUPATEN BOGOR,-Ndetik.com || Hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh LSM Indonesia Morality Watch selama periode Agustus hingga November 2026 menyoroti kejanggalan serius dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di lingkungan Unit Pelaksana Teknis 3 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor,18/11/26.

Wilayah kerja UPT 3 mencakup sembilan kecamatan, yaitu Ciawi, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Caringin, Ciomas, Dramaga, Tamansari, dan Ciampea.
 
UPT 3 dibentuk sebagai perpanjangan tangan Dinas Perhubungan dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait retribusi, pengelolaan parkir, terminal, dan angkutan umum. Namun penelusuran di lapangan menemukan dugaan kuat bahwa unit kerja ini justru tidak berjalan sejalan dengan aturan yang ada. Surat Keputusan telah diterbitkan kepada PT Sarana Hayun Raspati sebagai pihak yang sah mengelola sejumlah titik layanan, namun di lapangan ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan tersebut.
 
Pemantauan yang dimulai sejak Agustus 2026 mencatat adanya aktivitas pungutan di berbagai titik yang tidak menggunakan karcis retribusi resmi Pemerintah Kabupaten Bogor dan tidak jelas aliran setorannya ke kas daerah. Pada bulan September, tim mendokumentasikan secara langsung adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum Panwas UPT 3 yang mengatasnamakan seseorang bernama Nasir di wilayah Kecamatan Cijeruk. Pungutan dilakukan secara langsung kepada pengelola parkir, sopir, maupun warga, tanpa bukti pembayaran resmi, dan diduga tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 
Situasi semakin mencolok pada bulan Oktober. Pungutan yang diduga dilakukan oknum tersebut justru terus berjalan dan meluas ke kecamatan-kecamatan lain di wilayah UPT 3. Ironisnya, pada saat yang sama, PT Sarana Hayun Raspati selaku pemegang SK yang sah justru menerima Surat Peringatan dari Dinas Perhubungan melalui UPT 3. Surat tersebut menyatakan dugaan ketidakpatuhan PT Hayun terhadap ketentuan SK. Padahal menurut temuan tim, PT Hayun justru terhambat menjalankan tugasnya karena wilayah kerjanya diduga dikuasai oleh pungutan liar yang beroperasi di bawah bayang-bayang UPT 3. Surat Peringatan itu pun diduga bukan untuk memperbaiki kinerja, melainkan sebagai alat tekan agar pengelola sah mundur dan praktik pungutan liar dapat berjalan tanpa gangguan.
 
Hingga November 2026, tim investigasi menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dari sembilan kecamatan di wilayah UPT 3 diduga tidak masuk secara utuh ke kas daerah selama periode September hingga November. Selisih antara potensi pungutan di lapangan dengan jumlah setoran resmi yang tercatat di Bapenda dan Dishub terhitung sangat besar. UPT 3 tidak hanya membiarkan praktik tersebut berlangsung, tetapi diduga terlibat langsung melalui oknum-oknum di lapangan, sekaligus melindunginya dengan menerbitkan surat peringatan kepada pihak yang justru memiliki dasar hukum yang sah.
 
Rangkaian fakta yang terungkap dinilai oleh LSM IMW telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran hukum yang serius. Pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah dan dinikmati secara pribadi diduga memenuhi unsur penggelapan dana publik sesuai Pasal 372 dan 374 KUHP juncto UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungutan tanpa dasar hukum dan tanpa karcis resmi merupakan praktik pungutan liar sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Penerbitan Surat Peringatan yang diduga tidak sesuai fakta lapangan dan dilakukan untuk melindungi kepentingan pribadi memenuhi dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Sementara itu, pembiaran dan pelaksanaan pungutan di luar koridor Perda merupakan pelanggaran langsung terhadap aturan daerah yang berlaku.
 
Atas dasar temuan tersebut, LSM Indonesia Morality Watch secara resmi mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor segera memeriksa dan mengambil langkah tegas terhadap oknum Panwas UPT 3 yang teridentifikasi, serta melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh setoran pendapatan di wilayah UPT 3 selama periode tersebut. Inspektorat Kabupaten Bogor bersama Bapenda diminta menelusuri berapa nilai yang seharusnya diterima, berapa yang tercatat masuk ke kas daerah, dan berapa yang diduga hilang. Bupati Bogor diminta meninjau kembali keabsahan Surat Peringatan yang diterbitkan kepada PT Sarana Hayun Raspati apabila terbukti diterbitkan dengan tujuan yang tidak semestinya. Kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor melalui Satgas Saber Pungli diminta menindaklanjuti dugaan ini bukan sekadar sebagai pelanggaran kedisiplinan, melainkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.
 
LSM IMW menegaskan bahwa PT Sarana Hayun Raspati selaku pemegang izin yang sah berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dihalangi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Redaksi hingga saat ini masih membuka ruang tanggapan dan klarifikasi resmi dari pihak Kepala UPT 3, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan ini guna menjaga prinsip keadilan dan keberimbangan informasi.
 
Catatan Redaksi: Seluruh informasi di atas berdasarkan hasil investigasi dan dokumen yang dikumpulkan LSM Indonesia Morality Watch. Pihak-pihak yang disebutkan berhak memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi atas pemberitaan ini.

Red- tim 
×
Berita Terbaru Update