DIAMNYA MASYARAKAT JATENG: BUKTI KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT
Oleh Aktivis dan Advokat
H. Nur Kholis
Ketua Kantor Hukum Abri
Cp. 0818.966.234
Masyarakat Jawa Tengah menunjukkan sikap bijak terhadap kenaikan pajak kendaraan yang mengancam keuangan daerah dengan defisit. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kuartal I 2026 hanya mencapai 19,2% dari target Rp4,3 triliun. Hal ini disertai dengan penurunan kunjungan ke kantor Samsat yang mencapai 50% di berbagai kabupaten dan kota, seperti Sukoharjo, Semarang, dan Pati.
Bila dilihat dari watak masyarakat Jawa pada umumnya, mereka cenderung tidak memilih jalan kekerasan, atau melakukan demonstrasi yang ramai, serta berteriak-teriak di depan kantor pemerintah ketika tidak setuju dengan suatu kebijakan. Mereka lebih suka bersikap santun dan penuh penghormatan, bahkan ketika hati mereka tidak nyaman. Pepatah yang selalu mereka pegang adalah: "Wong Jawa ora keri, ora ngomong gedhe-gedhe nanging tumindak sing luhur" (Orang Jawa tidak suka membuat keributan, tidak suka berbicara besar, akan tetapi tindakan mereka mulia).
Kebiasaan untuk "ngalah" telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa masyarakat Jawa. Mereka terbiasa mengalah untuk menjaga keharmonisan, untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu, dan untuk memberikan ruang bagi pihak lain untuk merenung. Namun, jangan salah mengartikan. Mengalah bukan berarti kalah, dan diam bukan berarti tidak mempunyai suara. Konsep "ngalah" sejatinya adalah kemampuan untuk menekan diri sendiri demi kebaikan bersama, bukan sebagai bentuk ketidakberdayaan.
Saat ini, diamnya masyarakat Jawa Tengah merupakan bentuk pernyataan yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan landasan dari filosofi budaya Jawa yang mendalam. Dengan diamnya masyarakat Jawa atas kenaikan pajak yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jateng menjadikan kantor Samsat seakan lumpuh tak berdaya. Loket yang biasanya ramai menjadi sepi, dan proses layanan yang biasanya sibuk berjalan dengan sangat lambat.
"NGALAH". Bukan menyerah, melainkan kebijaksanaan untuk menyadarkan pihak yang berwenang. Seperti air yang mengalir perlahan namun mampu menggoyangkan batu besar, diamnya rakyat menjaga aliran pendapatan daerah, sebagai pesan bahwa kebijakan yang tidak adil harus diperbaiki. Mereka memilih mengalah bukan karena takut, melainkan untuk memberikan kesempatan agar kebijakan bisa diperbaiki dengan damai. Konsep ini juga terkait dengan "salah menyalahi diri sendiri, benar menyalahkan diri sendiri". Sikap yang selalu melihat diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain.
"SEPI ING PAMRIH, LUHUR ING KEMRIYAN". Filosofi ini mengajarkan untuk bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau keuntungan pribadi, serta menjaga martabat dan kehormatan dalam setiap tindakan. Keterancaman defisit bukan tujuan akhir, tetapi konsekuensi alami dari kebijakan yang tidak memperhatikan keadaan rakyat. Masyarakat Jawa tidak pernah ingin merusak. Mereka hanya ingin keadilan yang setara.
"TUMPEK SWASEMBADA". Filosofi hidup mandiri yang mengajarkan untuk bijak dalam mandiri, tidak bergantung secara berlebihan pada orang lain, dan mencukupi kebutuhan dasar diri dan keluarga. Masyarakat memilih menunda pembayaran sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga, sekaligus mengingatkan bahwa keuangan negara harus dibangun atas prinsip keadilan, bukan paksaan. Mereka memahami batasan kemampuan diri dan keluarga, dan menolak menerima beban yang tidak sesuai.
"WONG JAWA ORA KERI". Tindakan ini tidak membuat keributan atau mengganggu ketertiban umum, tetapi memiliki makna mendalam. Diam dan mengalah bukan berarti tidak peduli terhadap keuangan negara, melainkan suatu bentuk perhatian agar kebijakan pajak dapat benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya memenuhi target. Mereka lebih memilih menunjukkan sikap daripada mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan, sesuai pepatah "bicara lunak isinya bisa meleleh" (berbicara lembut dapat menghangatkan hati yang dingin).
"SABDA PANDITA RATU". Pepatah ini menyiratkan bahwa setiap ucapan atau keputusan pemimpin harus berdasarkan kebijaksanaan dan hikmah, bukan keserakahan atau keinginan pribadi. Sejalan dengan itu, keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ketika keuangan negara terancam, itu merupakan sinyal bahwa kebijakan yang diambil belum selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Inilah watak masyarakat Jawa. Pendiam, santun, suka mengalah, tetapi memiliki prinsip yang kokoh. Diam mereka bukanlah keheningan yang hampa, melainkan suara yang penuh makna, menyampaikan harapan akan keadilan dan keselarasan antara pemerintah dan rakyat. Seperti pepatah Jawa yang menyatakan "diam bisa ngembangake akal, omong bisa ngrusakke ati" (diam dapat membuat kita berpikir jernih, sementara kata-kata bisa menyakiti hati).
