uang rakyat ini menguap ke mana?
Di lapangan, kondisi fisik shelter jauh dari kesan proyek bernilai miliaran. Material standar, luas terbatas, detail pengerjaan biasa. Namun di atas kertas, angkanya melonjak liar. Ini bukan lagi sekadar selisih anggaran, melainkan indikasi penggelembungan yang vulgar.
“Kalau ini dibilang wajar, berarti yang tidak wajar itu nurani,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik dengan nada geram.
Ironisnya, hingga kini tak ada penjelasan terbuka soal RAB, dasar perhitungan harga, atau proses tender. Semua gelap. Transparansi yang seharusnya menjadi kewajiban justru menghilang, seolah anggaran publik adalah milik segelintir orang, bukan hak rakyat.
Praktik semacam ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menyeret aroma busuk korupsi ke ruang publik. Bila dibiarkan, ini bukan hanya pemborosan, tapi preseden berbahaya: proyek kecil dihargai besar, anggaran diperas, rakyat dipaksa diam.
Ketua DPD LSM Indonesia morality watch mengungkapkan kepada awak media,liat saja Secara kasat mata masyarakat bisa menilai dari harga matrial hingga anggaran jasa.contoh matrial,yang di gunakan,harga besi holo 100 batang di kali 200.000 ribu,Aluminium Composite Panel 20 lembar di kali 700.000,plafon PVC 40 meter dan acecoris krawangan plat tebal 3 Mili tidak kuran harga dari 500.000 ribu di kali 15 meter persegi,dan tiang lampu dua yunit,itu artinya Tidak kurang dari 500.000.000 juta namun kenyataanya harga tersebut di mark-up hingga 1.279.950.081 milyar.ucapnya.
Lebih lanjut ketua LSM DPD Jabar Indonesia morality watch kini mendesak agar Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum segera turun tangan. Audit total jangan tutup mata, bongkar sampai ke akar. Siapa perencana, siapa pelaksana, siapa yang menyetujui, dan siapa yang diuntungkan—semua harus dibuka ke publik.
Di tengah jeritan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Rp1,279.950.081 miliar untuk sebuah shelter adalah penghinaan terbuka terhadap penderitaan rakyat rakyat kabupaten bogor.
Jika aparat masih ragu bertindak, publik pantas bertanya:
yang dipelihara ini kepentingan rakyat, atau kepentingan rente?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait memilih bungkam.
Namun publik tidak.
Ini bukan fitnah. Ini jeritan akal sehat.
Red-edwar
