Berdasarkan penelusuran resmi di sistem Administrasi Hukum Umum dan sistem pengadaan, CV Tria Kusuma tercatat sudah tidak beroperasi secara sah. Namun anehnya, perusahaan ini lolos seluruh tahap verifikasi dan berhak menerima pekerjaan bersumber dari anggaran rakyat.
"Ini luar biasa. Perusahaan sudah tutup kok bisa ikut tender dan menang? Di mana ketelitian pengawasan? Ini jelas kelalaian berat dan patut diduga ada kesepakatan di balik layar," tegas Ketua LSM IMW.
Saat dikonfirmasi langsung, Kabid KLPBJ Undang Sulaeman justru melempar tanggung jawab ke Kepala Kesbangpol. Lanjutan dikonfirmasi ke Kesbangpol, kembali dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pola saling lempar ini dinilai bukti ketidakjujuran yang disengaja.
LSM IMW mengajukan empat pertanyaan tegas yang wajib dijawab:
- Bagaimana sistem pengadaan meloloskan perusahaan yang sudah tidak sah?
- Siapa yang memanipulasi dokumen agar terlihat masih aktif?
- Apa hubungan ketiga pejabat tersebut dengan perusahaan pemenang?
- Berapa kerugian negara akibat proyek yang dikerjakan perusahaan tidak sah?
Lembaga ini mendesak Wali Kota dan Inspektorat segera mengaudit menyeluruh serta memeriksa nama-nama yang terlibat. Temuan ini juga akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Sudah bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini indikasi pidana korupsi yang harus diusut tuntas tanpa pandang kedudukan," pungkas IMW.
Hingga berita ini diturunkan, ketiga pihak yang dimaksud belum memberikan klarifikasi apa pun.
Redaksi neodetik.com
