Secara keseluruhan, DPD KNPI Kabupaten Bogor tercatat menerima alokasi dana hibah kepemudaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor sebesar Rp5 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025,22/9/26.
Dana fantastis yang bersumber dari uang rakyat Kabupaten Bogor itu kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, hingga kini minimnya transparansi mengenai rincian pembagian serta penggunaan dana ke OKP-OKP di bawah naungan KNPI tersebut memicu perdebatan serta kritik keras dari berbagai elemen pemuda lokal.
Uang Rp5 Miliar itu diduga kuat cair berdasarkan SK Ketua DPD KNPI yang keabsahannya dipertanyakan dan diduga hasil manipulasi. Inilah yang disebut publik sebagai skandal atau permufakatan jahat untuk menyalurkan dan menerima dana miliaran.
Kemarahan pemuda tidak berhenti di media sosial. Pada pertengahan tahun 2026, Aliansi OKP Kabupaten Bogor serta SAPMA PP (Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila) bahkan melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor* guna mendesak dilakukannya audit menyeluruh atas dugaan ketidakjelasan penyaluran dana hibah KNPI tahun anggaran 2025 dan 2026 tersebut.
Artinya, kasus ini bukan lagi sekedar isu, tapi sudah masuk ke ranah hukum.
KADISPORA DIDUGA BOHONG, JANJI TINGGAL JANJI
Kejanggalan makin menjadi saat Tim Awak media mencoba melakukan konfirmasi. Pada 21 September 2026, redaksi menghubungi langsung Kadispora Kabupaten Bogor. Jawabannya klise:
"Saya masih di ruang rapat, nanti saya kabari"
Hingga hari ini, 22 September 2026, janji itu tak pernah ditepati. Tidak ada informasi apapun dari Kadispora. Begitu pula dari jajaran DPD KNPI Kabupaten Bogor yang *kompak bungkam seribu bahasa.
Bungkamnya dua pihak ini seolah mengamini bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana Rp5 Miliar tersebut.
Padahal, dalam LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp284 Miliar.
Dan Dispora sendiri mengelola program hibah yang totalnya disorot mencapai Rp40,5 Miliar ke tujuh organisasi lokal* pada tahun 2025. KNPI dengan Rp5 Miliar menjadi salah satu penerima terbesar.
TUNTUTAN: AUDIT TERBUKA & BUKA LPJ
Masyarakat dan OKP menuntut Dispora dan KNPI untuk tidak menganggap ini hal buruk yang harus ditutupi, melainkan harus dibuktikan dengan transparansi.
"Yang kami tuntut hanya satu: Pemerintah yang Jujur dan Amanah. Buka LPJ nya kemana saja Rp5 Miliar itu mengalir ke OKP mana saja," tegas aktivis pemuda.
Jika Anda membutuhkan rincian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) resmi, publik disarankan untuk mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID Dispora Kabupaten Bogor atau Kesbangpol Kabupaten Bogor.
Red- tim
