Jamiluddin: Parpol Tak Sebut Gibran Rakabuming Raka Demi Beri Ruang Prabowo Subianto Tentukan Cawapres 2029
Jakarta, neodetik.com
|| Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, berpandangan bahwa sikap sejumlah partai politik yang menyatakan dukungan hanya kepada Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 telah melalui pertimbangan yang matang dan strategis.
Menurut Jamiluddin, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menduga partai-partai politik sengaja tidak menyebut nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon pendamping Prabowo pada Pilpres 2029. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pemberian ruang kebebasan kepada Prabowo untuk menentukan sendiri sosok yang paling tepat mendampinginya di kontestasi politik mendatang.
“Dengan tidak menyebut Gibran, berarti partai politik tidak menyandera Prabowo untuk tetap bersama pada Pilpres 2029.
Partai politik membiarkan Prabowo siapa nantinya yang cocok mendampinginya pada Pilpres 2029,” tutur Jamiluddin.
Ia menjelaskan, hanya Prabowo yang benar-benar mengetahui dinamika kerja sama dan kecocokannya dengan Gibran selama menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo merupakan langkah yang logis sekaligus bijaksana.
“Hal itu logis, mengingat hanya Prabowo yang tahu kecocokannya dengan Gibran.
Membebaskan Prabowo memilih sendiri pasangannya di 2029 nanti merupakan sikap yang bijak dari partai politik,” tegasnya.
Menjaga Etika dan Stabilitas Politik
Jamiluddin menilai, sikap partai politik tersebut juga mencerminkan upaya menjaga etika politik dalam koalisi pemerintahan. Dengan tidak mengunci atau memaksakan figur tertentu sebagai calon wakil presiden, partai-partai koalisi dinilai tengah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.
“Jadi, partai politik tampaknya berupaya menjaga etika politik.
Dengan begitu, Prabowo nantinya dapat menentukan pendampingnya yang sesuai kriteria yang ditetapkannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Jamiluddin melihat pendekatan ini berpotensi meminimalkan potensi gesekan di internal koalisi maupun di lingkungan Kabinet Merah Putih. Dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada figur tertentu sejak dini, partai politik dinilai menghindari potensi rivalitas yang bisa berdampak pada soliditas pemerintahan.
Ia menilai, langkah tersebut justru dapat menjaga kondusivitas jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, tidak ada kesan bahwa partai politik koalisi lebih mengunggulkan satu sosok tertentu untuk Pilpres 2029.
Hindari Kesan “Menyandera” Presiden
Jamiluddin juga menduga, partai-partai yang belum menyebut nama Gibran sebagai calon pendamping di Pilpres 2029 semata-mata tidak ingin mendahului keputusan Prabowo. Mereka, menurutnya, khawatir akan muncul persepsi bahwa partai berupaya “menyandera” atau mengunci pilihan politik presiden sejak jauh hari.
“Mereka tampaknya tidak mau mendahului Prabowo saja, karena khawatir dikira menyanderanya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyinggung pernyataan dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang sempat menyuarakan kemungkinan dirinya menjadi calon pendamping Prabowo pada Pilpres 2029. Namun, Jamiluddin menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat pribadi dan bukan keputusan resmi partai.
“Meskipun PAN menyuarakan Ketumnya Zulkifli Hasan sebagai calon pendamping Prabowo, namun hal itu dinyatakan sebagai pandangan pribadi. Hal itu bukanlah suara resmi PAN, sehingga tidak akan mengganggu secara politis jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Peluang Masih Terbuka
Dengan konfigurasi politik yang ada saat ini, Jamiluddin menilai peluang untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 masih terbuka lebar bagi berbagai figur. Partai-partai politik yang merasa memiliki kader potensial tetap memiliki ruang untuk mengajukan nama pada waktunya nanti.
“Jadi, dukungan partai politik hanya kepada Prabowo justru dapat menjaga kondusivitas jalannya pemerintahan.
Partai politik yang merasa kadernya punya potensi, masih punya peluang untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029,” pungkasnya.
Ia pun menilai, dinamika yang berkembang saat ini masih berada dalam koridor wajar politik demokratis. Fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran, menurutnya, tetap harus diarahkan pada stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, sementara konstelasi Pilpres 2029 masih memiliki waktu panjang untuk dibahas secara lebih konkret.
Dengan demikian, strategi partai-partai politik yang memilih mendukung Prabowo tanpa mengunci nama calon wakil presiden dinilai sebagai langkah taktis yang tidak hanya menjaga etika politik, tetapi juga memperkuat soliditas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Red-Ervinna
