Ketua NGO KBB Riswan Riswanto,soroti Dinas DPKPP Terkait Dugaan Mark-up Projek Ruko Citereup, Ratusan juta Dijadikan Milyaran Rupiah.
Bogor-.neodetik.com || Publik kembali disuguhi pertunjukan telanjang pemborosan anggaran dugaan mark-up di salah satu dinas DPKPP ,Sebuah proyek pembuatan shelter Ruko citerup menelan biaya Rp1.279.950.081, angka yang menampar logika, meludahi akal sehat, dan menghina kecerdasan masyarakat.
Namun hal ini publik bertanya-tanya terhadap Rudy susmanto,Bupati kabupaten bogor,ada dugaan mark-up proyek ko diam saja.
Shelter yang secara fungsi hanyalah bangunan sederhana, kini disulap menjadi monumen dugaan mark up berjamaah. Tidak ada teknologi tinggi, tidak ada desain khusus, tidak pula kompleksitas konstruksi yang layak dihargai miliaran rupiah. Yang terlihat justru bangunan biasa dengan harga luar biasa.
Pertanyaannya sederhana:
uang rakyat ini menguap ke mana?
Di lapangan, kondisi fisik shelter jauh dari kesan proyek bernilai miliaran. Material standar, luas terbatas, detail pengerjaan biasa. Namun di atas kertas, angkanya melonjak liar. Ini bukan lagi sekadar selisih anggaran, melainkan indikasi penggelembungan yang vulgar.
“Kalau ini dibilang wajar, berarti yang tidak wajar itu nurani,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik dengan nada geram.
Ironisnya, hingga kini tak ada penjelasan terbuka soal RAB, dasar perhitungan harga, atau proses tender. Semua gelap. Transparansi yang seharusnya menjadi kewajiban justru menghilang, seolah anggaran publik adalah milik segelintir orang, bukan hak rakyat.
Praktik semacam ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menyeret aroma busuk korupsi ke ruang publik. Bila dibiarkan, ini bukan hanya pemborosan, tapi preseden berbahaya: proyek kecil dihargai besar, anggaran diperas, rakyat dipaksa diam.
Ketua DPD LSM morality wacht mengungkapkan kepada awak media,liat saja Secara kasat mata masyarakat bisa menilai dari harga matrial hingga anggaran jasa.contoh matrial,yang di gunakan,harga besi holo 100 batang di kali 200.000 ribu,Aluminium Composite Panel 20 lembar di kali 700.000,plafon PVC 40 meter dan acecoris krawangan plat tebal 3 Mili tidak kuran harga dari 500.000 ribu di kali 15 meter persegi,dan tiang lampu dua yunit,itu artinya Tidak kurang dari 500.000.000 juta namun kenyataanya harga tersebut di mark-up hingga 1.279.950.081 milyar.ucapnya.
Lebih lanjut ketua NGO KBB RISWAN RISWANTO kini mendesak agar Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum segera turun tangan. Audit total jangan tutup mata, bongkar sampai ke akar. Siapa perencana, siapa pelaksana, siapa yang menyetujui, dan siapa yang diuntungkan—semua harus dibuka ke publik.
Di tengah jeritan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Rp1,279.950.081 miliar untuk sebuah shelter yang menghabiskan berkisar ratusan juta namun di mark-up sampai milyaran rupiah ini adalah penghinaan terbuka terhadap penderitaan rakyat kabupaten bogor.
Jika aparat masih ragu bertindak, publik pantas bertanya yang dipelihara ini kepentingan rakyat, atau kepentingan pribadi DPKPP.
Dalam hal ini ketua NGO KBB,Riswan Riswanto meminta kepada aparat penegak hukum jangan tutup mata segera turun periksa jajaran dinas DPKPP kabupaten Bogor.
Hingga berita ini diterbitkan, pihaknya saat di komfirmasi memilih bungkam
Red-edwar
