Otokritik Koalisi untuk Kabupaten Bogor yang Lebih Terbuka dan Berkeadilan
Bogor,neodetik.com || Menjelang satu tahun pemerintahan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor memandang perlu menyampaikan refleksi terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor.
Oleh: Drs. Muallim Daud, M.M.
Sejak awal masa kampanye, publik mendengar komitmen bahwa Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun sendirian, melainkan harus melibatkan seluruh elemen: partai koalisi, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan warga di akar rumput. Janji ini bukan sekadar slogan, tetapi harapan akan pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
Namun secara jujur dan bertanggung jawab, kami perlu menyampaikan bahwa semangat pelibatan tersebut belum kami rasakan secara nyata. PSI Kabupaten Bogor sebagai partai koalisi dan bagian dari struktur badan pemenangan telah dua kali melakukan pertemuan resmi dengan Bupati. Akan tetapi hingga saat ini, ruang partisipasi substantif dalam proses pemerintahan belum terbuka sebagaimana yang dijanjikan kepada publik.
Kami menyampaikan hal ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai otokritik bersama, karena dalam pandangan rakyat, keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan akan selalu melekat pada seluruh partai koalisi.
Dalam satu tahun terakhir, masyarakat Kabupaten Bogor dihadapkan pada sejumlah persoalan serius: adanya temuan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, kasus gagal bayar kontraktor yang berdampak pada pelaku usaha lokal dan tenaga kerja, persoalan tambang emas Antam di Nanggung, hingga aksi demonstrasi warga di Kecamatan Cigudeg terkait aktivitas pertambangan dan dampak lingkungan.
Berbagai peristiwa ini tidak boleh dilihat sebagai isu yang berdiri sendiri. Di baliknya ada rasa keadilan masyarakat yang terusik, ada ekonomi rakyat yang terdampak, dan ada kepercayaan publik yang diuji.
Sebagai partai koalisi, PSI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa kami tidak ingin bersembunyi di balik status pendukung pemerintah. Kami juga tidak ingin rakyat disesatkan dengan anggapan bahwa semua partai koalisi ikut bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak pernah dibahas atau dikonsultasikan secara bersama.
Kesetiaan kami bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada warga Kabupaten Bogor.
Ke depan, kami mendorong adanya perubahan pendekatan pemerintahan: lebih terbuka terhadap kritik, lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan, dan lebih cepat merespons persoalan publik. Pelibatan partai koalisi bukan soal pembagian jabatan, melainkan soal memperluas perspektif dan menjaga akuntabilitas.
Kami percaya Bupati dan Wakil Bupati memiliki niat baik untuk membangun Kabupaten Bogor. Namun kepemimpinan yang kuat bukanlah yang anti-kritik, melainkan yang berani melakukan koreksi dan membuka ruang dialog.
Otokritik ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta kami kepada Kabupaten Bogor—karena daerah sebesar ini tidak layak dikelola dengan jarak, dan terlalu penting untuk dipikul sendirian.tutupnya.
Red-elis
