Rp10,7 Miliar untuk Taman di Tengah Kemiskinan, Ketua NGO Bogor Bersatu Soroti Prioritas Pemkab
Cibinong -neodetik.com || Pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan proyek penataan Lapangan Tegar Beriman di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, dengan nilai kontrak Rp10.785.490.000.
Berdasarkan papan proyek di lokasi, kegiatan tersebut tercatat sebagai Belanja Modal Taman meliputi Penataan Lapangan Tegar Beriman, Taman Areal Kantor Bupati, dan Taman Masjid Baitul Faizin dengan nomor kontrak 000.3.3/70/SP-PEN.LAP.TBC/2026.
Kontrak diteken pada 4 Februari 2026 dan ditargetkan rampung dalam 120 hari kalender.
Anggaran yang mendekati Rp11 miliar itu langsung menuai sorotan. Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, mempertanyakan skala prioritas belanja daerah di tengah kondisi sosial yang dinilainya belum sepenuhnya membaik.
Menurut Rizwan, proyek penataan kawasan pusat pemerintahan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait urgensi dan dampak langsungnya terhadap warga kabupaten Bogor.
“Ini bukan soal menolak pembangunan. Tapi kita bicara tentang prioritas. Ketika anggaran hampir Rp11 miliar digelontorkan untuk mempercantik kawasan elite pemerintahan, masyarakat berhak bertanya: apakah ini kebutuhan paling mendesak?” tegas Rizwan. Jumat (13/2).
Ia mengaitkan proyek tersebut dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor masih berada di atas 6 persen. Dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa, angka itu setara dengan ratusan ribu warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Data BPS 2025 jelas menunjukkan masih banyak warga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan layak.
Dalam situasi seperti ini, setiap rupiah APBD seharusnya difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Rizwan menilai pembangunan ruang publik memang memiliki nilai estetika dan fungsi sosial. Namun, ketika kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar, kebijakan anggaran harus berpihak secara tegas kepada masyarakat bawah.
“Jangan sampai kota terlihat makin cantik, tetapi rakyat kecil tetap menjerit. Pusat pemerintahan boleh tertata rapi, tetapi pertanyaannya: apakah warga miskin merasakan manfaat konkret dari proyek ini?” katanya.
Ia juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bogor membuka secara rinci dokumen perencanaan, kajian kebutuhan, serta indikator keberhasilan proyek tersebut.
Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar masyarakat tidak melihat pembangunan hanya sebagai simbol fisik tanpa dampak kesejahteraan.
“APBD bukan sekadar alat membangun taman dan infrastruktur visual. APBD adalah instrumen untuk memastikan kesejahteraan meningkat. Jika kemiskinan masih tinggi, maka keberpihakan anggaran harus benar-benar terasa,” pungkas Rizwan.
Sorotan ini menegaskan satu hal: di tengah angka kemiskinan yang masih signifikan, setiap kebijakan belanja miliaran rupiah akan selalu diuji oleh publik apakah benar berpihak pada rakyat, atau sekadar memperindah wajah birokrasi. (***)
