Massa menuntut solusi nyata, karena kondisi ekonomi di wilayah mereka kini sudah dikategorikan darurat.
JANJI RP3 JUTA PER KK HANYA ANGIN SEMATA?
Dalam orasinya, warga menyoroti janji manis yang pernah diucapkan Kang Dedi Mulyadi saat menerapkan kebijakan penutupan tambang. Saat itu, dijanjikan adanya bantuan atau kompensasi sebesar Rp3 juta per KK sebagai pengganti penghasilan yang hilang selama masa penghentian operasional.
"Kami ingat betul janji itu. Dikatakan, selama 3 bulan tambang ditutup, kami akan dapat santunan Rp3 juta per keluarga dan per bulan namun hingga 7 bulan ini masarakat menerima satu kali, itupun di bulan ke tiga setelah penutupan tambang di bulan September 2025 Tapi nyatanya? Sampai hari ini uang itu tidak pernah kami sentuh. Mulut memelas, perut lapar, tapi janji tak dibayar," tegas salah satu tokoh massa.
Massa menegaskan, mereka mematuhi instruksi untuk menghentikan aktivitas tambang, namun pemerintah dinilai ingkar janji soal kesejahteraan warga.
TAMBAANG SUDAH LEGAL, TAPI TETAP DIBREDDEL
Yang membuat warga semakin kecewa, sebagian besar lokasi tambang yang ditutup justru sudah memiliki izin resmi dan legalitas yang lengkap. Pengusaha sudah taat aturan, membayar pajak, dan menyerap tenaga kerja lokal, namun tiba-tiba operasi dihentikan paksa tanpa solusi yang jelas.
"Kami tidak menolak aturan, tapi kenapa yang sudah berijin pun ikut kena imbas? Kalau yang melanggar ya ditindak, tapi yang legal kenapa juga dipersulit? Ini yang membuat ekonomi kami mati suri," ujar mereka.
EKONOMI DARURAT: WARGA MENJERIT, PEMERINTAH DIHARAP BUKA MATA
Soni, salah satu perwakilan warga, mengaku bahwa tulang punggung ekonomi Bogor Barat memang bertumpu pada sektor pertambangan. Sejak kebijakan penutupan diterapkan, roda ekonomi berhenti total.
"Penghasilan warga Bogor Barat rata-rata dari tambang. Sejak ditutup oleh KDM, masyarakat kami menjerit. Saat ini bisa dikatakan kondisi ekonomi kami sudah darurat," ungkap Kang Soni dengan nada emosional.
Ia menyoroti, seharusnya pemerintah peka dan membuka mata lebar-lebar melihat penderitaan rakyat. Jangan sampai aturan yang dibuat justru memiskinkan warga yang selama ini hidup dari hasil keringat sendiri.
CARI SOLUSI WIN-WIN SOLUTION
Meski geram, Soni menegaskan aksi yang dilakukan adalah bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional. Pihaknya tidak ingin konfrontasi, melainkan duduk bersama mencari jalan tengah.
"Kami datang ke Pemkab Bogor ini untuk menyampaikan aspirasi, mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Jangan sampai lingkungan rusak, tapi rakyat juga mati kelaparan. Ada jalan tengahnya, asalkan pemerintah mau mendengar," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan menunggu jawaban konkret terkait nasib kompensasi dan kelanjutan usaha mereka yang sudah legal tersebut.
Laporan: [toro]
