Setelah pemberitaan ini mencuat dan menjadi perbincangan publik, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras), Hedi Heriyadi, akhirnya angkat bicara. Namun, apa yang diucapkannya justru semakin membenarkan dugaan adanya penyimpangan.
Dalam keterangannya,saat di komfirmasi melalui aplikasi whatsap. Hedi secara gamblang mengakui adanya kesalahan dalam penunjukan maupun pelaksanaan pemasangan rambu tersebut. Padahal, menurut pengakuannya pula, kerja sama antara pihak rumah sakit dengan Dishub sudah berjalan selama bertahun-tahun.
"SUDAH BERTAHUN-TAHUN, TAPI SALAH?"
Pernyataan Hedi ini justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. Jika memang sudah bekerja sama dalam waktu yang lama, mengapa baru sekarang diakui sebagai kesalahan? Atau jangan-jangan selama bertahun-tahun itu memang sistem yang salah yang justru dipertahankan demi aliran dana yang masuk ke sektor sarana dan prasarana?
Masyarakat menduga kuat, di balik pemasangan rambu penunjuk arah tersebut terselip mekanisme bisnis yang tidak sehat. Ada dugaan kuat adanya "pungutan" atau biaya tidak resmi yang mengalir, baik dalam bentuk kontrak kerja maupun komisi, yang masuk ke lingkungan Dishub, khususnya di bawah naungan Bidang Sapras.
PUBLIK TUNTAS USUT TUNTAS, JANGAN CUMA "NGACU NGANCENG"
Pengakuan Hedi Heriyadi ini dinilai publik hanya sebagai upaya meminimalkan masalah. Mengakui kesalahan saja tidak cukup, karena fakta di lapangan menunjukkan adanya pola yang sistematis dan berlangsung lama.
"Kalau sudah tahu salah, kenapa dibiarkan bertahun-tahun? Itu namanya bukan kesalahan, tapi kesengajaan demi keuntungan. Publik tidak mau tahu alasan, kami mau tahu siapa yang untung dan kemana uangnya mengalir," tegas salah seorang pengamat.
Publik kini menuntut agar pihak berwenang segera melakukan audit mendalam. Jangan biarkan kasus ini selesai hanya dengan sekadar pengakuan bersalah. Harus ada pertanggungjawaban hukum dan administrasi yang tegas, agar citra Dishub Kabupaten Bogor tidak semakin hancur dan uang rakyat tidak terus-menerus dikorupsi.
