Kasus yang terjadi sangat ironis. Berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang sah dan otentik, tahun kelahiran warga tersebut tertulis jelas 1949. Namun, karena kesalahan pengetikan (typo) yang dilakukan oleh petugas sendiri di kantor tersebut, data di KTP dan Kartu Keluarga justru tercatat menjadi 1950.
SALAH SENDIRI, TAPI WARGA YANG DIPERSALAHKAN
Yang membuat darah warga mendidih, saat pemohon datang dengan sopan membawa bukti asli untuk membetulkan kesalahan tersebut, respon yang diterima justru sangat menyakitkan.
Alih-alih meminta maaf dan segera memperbaiki kesalahan administrasi mereka, oknum petugas justru berani MENYALAHKAN PIHAK PEMOHON. Seolah-olah kesalahan itu datang dari warga, bukan dari kelalaian staf yang mengetik data.
"Ini kan salah kalian yang mengetik, kok malah kami yang disalahkan? Sungguh tidak masuk akal dan sangat tidak adil," keluh pemohon dengan nada kecewa mendalam.
ALASAN KLISE: "BELUM DI ACC ATASAN"
Bukan hanya menyalahkan, proses perbaikan ini juga sengaja diperlambat dan dipersulit. Sudah berhari-hari berlalu, dokumen belum juga selesai.
Saat ditanyakan statusnya, jawaban yang keluar dari mulut petugas hanyalah kalimat basi:
"Belum bisa, harus nunggu ACC dari pimpinan dulu."
Pertanyaannya, untuk apa butuh persetujuan pimpinan kalau itu jelas-jelas KESALAHAN REDAKSIONAL yang dibuat oleh instansi sendiri? Apakah aturan dibuat untuk menyusahkan rakyat, atau hanya alasan untuk menutupi ketidakbecusan bekerja?
TUNTUTAN KERAS KE BUPATI RUDY
Masyarakat kini melaporkan kelakuan memalukan ini langsung kepada Bupati Bogor, H. Rudy Susmanto.
Publik menuntut agar Bupati segera melakukan EVALUASI KINERJA KEPALA DINAS DUKCAPIL. Sudah saatnya pimpinan daerah menertibkan bawahannya yang bekerja asal-asalan, suka menyalahkan orang lain, dan membiarkan birokrasi berjalan lambat bak keong.
"Pak Bupati, tolong lihat ini. Rakyat tidak salah tapi dipersulit. Instansi pelayanan jangan jadi tempat yang menakutkan dan memojokkan warga," tegas warga.
Red- ed
