Yang paling memicu kemarahan publik: begitu data lengkap, nama-nama terlibat serta bukti sudah diserahkan, apa tindakan pemimpin daerah? DIAM SERIBU BAHASA.
Bupati dan jajarannya sama sekali tidak bergerak, tidak ada penyelidikan, tidak ada tindakan. Bahkan terlihat berusaha mencari segala cara dan alasan agar masalah ini dianggap "biasa saja", mencoba menutupi kejahatan di balik alasan teknis, seolah-olah uang miliaran rupiah itu bukan milik masyarakat yang harus dijaga sebaik-baiknya.
“Kami serahkan lengkap: indikasi, data, daftar nama. Jawaban yang kami dapat? Diam, berdalih, malah seolah kami yang salah melapor. Kalau tidak ada yang salah, kenapa takut diperiksa? Ini uang rakyat, bukan kantong pribadi pejabat! Sikap ini menunjukkan jelas: Bupati tidak peduli, abai sepenuhnya pada amanah dan tanggung jawabnya,” tegas Edwar, Ketua DPD IMW Jawa Barat, nada bicara keras dan kecewa.
Tapi yang lebih parah dan menjijikkan perasaannya: nasib Inspektorat Daerah. Lembaga ini dibentuk, digaji besar, diberi wewenang khusus — tugas utamanya mengawasi, memeriksa, menangkap penyimpangan sejak dini. Tapi di kasus ini, fungsinya hilang sama sekali. Bahkan muncul fakta yang bikin kepala pening: orang-orang yang diduga kuat terlibat penyelewengan, bukannya ditindak, malah dinaikkan pangkat, diberi jabatan lebih tinggi, dihargai seolah pahlawan.
Publik bertanya marah-marah: UNTUK APA ADA INSPEKTORAT JIKA HANYA JADI ALAT PELINDUNG PENJAHAT KEUANGAN?
Janji besar diborong-borong: “Bogor Istimewa!” Tapi kenyataannya: curang dibiarkan, jujur disisihkan, pencuri didukung. Di mana keistimewaannya? Di mana keadilan yang dijanjikan? Semua hanya kata-kata manis di atas kertas saja.
“Kalau pelaku kejahatan justru dihadiahi kenaikan jabatan, berarti di sana aturannya terbalik. Berarti yang berkuasa memang menghendaki hal buruk ini terus berlanjut. Inspektorat mati suri, tidak berfungsi sama sekali. Kami tidak menuduh pasti korupsi, tapi dengan bukti ada, diam berarti bersekongkol,” tambah Edwar dengan nada mengancam.
Sampai hari ini, tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi resmi sedikitpun dari Bupati maupun pimpinan Inspektorat. Sikap bungkam ini justru makin menguatkan dugaan: mereka semua tahu, terlibat atau sama-sama ingin menutupi agar tidak terbongkar ke publik.
Rakyat tidak akan diam. Pengawasan diperketat. Masyarakat menuntut keterlibatan langsung Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepolisian — pihak luar yang dianggap masih punya keberanian dan keadilan — untuk turun tangan, membuka semuanya sampai ke akar, memberikan hukuman setimpal, mengembalikan setiap sen yang hilang.
Satu pesan keras dan jelas untuk Pemkab Bogor:
Jangan berharap kepercayaan dikembalikan kalau Anda sendiri yang merusaknya. Diam bukanlah jawaban, diam adalah pengakuan bersalah.
Sumber: Pernyataan resmi & dokumen bukti Indonesia Morality Watch.
Red- ed
