"Bahkan untuk menutupi ongkos bensin kendaraan saja uang itu belum cukup, belum lagi hitungan waktu, tenaga, tanggung jawab dan risiko yang kami emban saat bertugas. Apakah Pemkab Bogor menganggap kerja kami sama nilainya dengan sekadar sedekah recehan? Ini bukan soal uang, tapi soal harga diri dan penghormatan. Kami ini profesi yang dilindungi Undang-Undang, bukan pengemis yang menunggu pemberian seadanya," ungkap salah satu wartawan yang merasa sangat tersinggung, dan meminta identitasnya tidak dituliskan.
Yang paling menyakitkan, tindakan ini terjadi tepat di saat seluruh jajaran pejabat berpidato lantang membicarakan persatuan, keadilan, kemanusiaan yang beradab, serta pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Di atas mimbar kata-katanya sangat indah dan tinggi nilainya, tapi kenyataan perlakuannya di lapangan menunjukkan sebaliknya — kosong, tak berisi, serta jauh dari apa yang dikhotbahkan.
Banyak pihak menilai perilaku Pemkab Bogor ini mencerminkan ketiadaan moral dan etika dasar. Bagaimana mungkin lembaga yang diberi amanah mengurus kepentingan rakyat, justru tidak paham cara menghargai mitra strategis yang berfungsi menyampaikan informasi ke publik? Pers sejatinya adalah pengawas dan mitra negara, bukan beban atau pelengkap acara saja.
"Lihat saja Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kalau dalam perlakuan sehari-hari saja mereka tidak mampu menerapkannya terhadap rekan sejawat atau profesi lain, omongan di atas panggung hanyalah sampah belaka. Mereka hanya pandai berbicara, tapi hatinya kosong dari nilai kemanusiaan," tegas seorang pengamat sosial.
Kemarahan semakin meluas karena hal ini bukan kali pertama terjadi, namun menjadi puncak kekecewaan karena dilakukan tepat pada momen sakral kebangsaan. Kalangan pers Kabupaten Bogor menegaskan: mereka tidak menuntut kekayaan atau imbalan berlebihan, namun hanya menuntut satu hak paling dasar — DIHARGAI DAN DIPERLAKUKAN DENGAN LAYAK.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan apa pun maupun permintaan maaf yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun satu hal sudah tercetak jelas di mata publik: Citra Pemkab Bogor kini tertoreh sebagai instansi yang mulutnya penuh ajaran luhur, tapi tangannya bertindak merendahkan — membanggakan Pancasila, namun gagal mempraktikkannya bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun: menghargai orang lain.
Singkatnya:
"Besar mulut membela negara, tapi kecil hati memberi penghormatan. Rp20.000 rupiah bukan nilai kerja kami, tapi cerminan betapa rendah rasa hormat mereka."
Red-ed
