Kekecewaan meledak setelah pelaksanaan pembangunan yang mengandalkan uang swadaya masyarakat itu selesai. Hasilnya pun jauh dari harapan: hanya sepanjang 15 meter dan lebar 4 meter yang terwujud—ukuran yang sangat minim jika dibandingkan sumbangan yang telah dikumpulkan dari dapur keluarga masing‑masing.
“Kami bergotong royong, kami potong pengeluaran makan kami demi jalan ini. Tapi apa hasilnya? Sedikit sekali. Padahal tugas menjaga dan membangun fasilitas itu ada di tangan Kepala Desa dan Camat. Kalau kami yang kerjakan sendiri, lalu untuk apa mereka duduk di kursi jabatan?” amarah warga meluap.
Warga menuduh adanya kelalaian berat. Pemerintah Desa Tegal dan Kecamatan Kemang dinilai tidak peka, tidak hadir, dan membiarkan sarana penghubung warga rusak atau tidak terbangun sampai masyarakat turun tangan sendiri.
Kini muncul pertanyaan besar yang harus dijawab:
dilaporkan Kepala Desa Tegal dan Camat Kemang selama menjabat jika urusan jalan saja tidak terurus?
Selain itu, warga juga meragukan ketebalan dan kualitas pengerjaan. Mereka khawatir karena hasilnya kecil, bahan yang dipakai pun tidak standar sehingga jalan itu akan cepat rusak kembali.
“Kami minta penjelasan terbuka. Jangan biarkan kami yang berkorban, sementara pejabat hanya diam dan menikmati jabatan. Jika tidak sanggup mengurus jalan warga, untuk apa menjabat?” tegas tuntutan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan sama sekali dari Pemerintah Desa Tegal maupun Kecamatan Kemang. Warga mengancam akan turun kembali menyuarakan pendapatnya jika tidak ada penjelasan dan tindakan nyata untuk melanjutkan sisa pembangunan.
(Red-edu)
