Kejadian ini terjadi di Desa pasir jambu,kecamatan sukarja kab bogor
Penerima manfaat di berbagai pelosok Kabupaten Bogor melaporkan kondisi memprihatinkan dari bantuan yang diterima:
- Warna beras kekuningan pucat, tanda mutu sangat rendah, sudah lama disimpan, atau berpotensi berjamur.
- Berbau apek dan tengik, sangat mengganggu dan berisiko tinggi menyebabkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi.
- Sangat tidak layak pangan, jauh dari standar kelayakan yang dijamin oleh negara.
Warga menyayangkan: "Sungguh kejam perlakuan ini. Kami yang butuh malah diberi beras sampah yang tak pantas dimakan manusia."
Kemarahan memuncak karena adanya perbandingan yang sangat menyakitkan hati. Di saat rakyat kecil menerima beras yang buruk rupa dan berbahaya, para pejabat dan elit penguasa justru kerap terlihat menggelar jamuan makan mewah, bersantap hidangan mahal, dan menghamburkan uang rakyat dalam berbagai acara.
"Di satu tangan kami diberi beras kuning dan berbau yang tak layak makan, di tangan lain pejabat berpesta dengan hidangan mahal. Di mana rasa adil dan hati nurani mereka?" demikian keluhan warga yang kian meluas.
Publik semakin bertanya-tanya dan menuntut jawaban dari pucuk pimpinan daerah. Di mana Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor saat rakyatnya diperlakukan seperti ini?
Masyarakat mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab mereka:
- Mengapa tidak ada pengawasan ketat terhadap kualitas bantuan yang disalurkan atas nama pemerintah daerah?
- Mengapa membiarkan uang rakyat dihamburkan untuk kemewahan pejabat, sementara bantuan yang seharusnya mulia justru menjadi bencana bagi kesehatan?
- Apakah pimpinan daerah tidak peduli dengan nasib rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan yang layak dan bermartabat?
Tuntutan Tegas Masyarakat
Publik menuntut Bupati dan Wakil Bupati segera angkat bicara dan bertindak nyata:
1. Segera tarik kembali seluruh stok beras bantuan bulan Juni yang tidak layak tersebut dan ganti dengan beras berkualitas aman dan layak.
2. Lakukan audit total dan transparan terkait pengadaan, anggaran, serta pengawasan penyaluran bantuan pangan.
3. Tindak tegas pihak yang lalai atau menyalahgunakan wewenang hingga beras buruk sampai ke tangan rakyat.
4. Bupati dan Wakil Bupati wajib memberikan penjelasan terbuka dan menunjukkan kepedulian nyata, bukan hanya diam dan membiarkan ketimpangan yang menyakitkan ini berlanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun penjelasan memuaskan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dari Bupati dan Wakil Bupati.
Red-Ed
