"Menyamakan profesi jurnalis, pengamat, dan aktivis dengan 'Londo Ireng'—yang secara historis dicap sebagai antek penjajah atau pengkhianat bangsa—adalah stigmatisasi yang sangat serius. Ini bukan sekadar kritik balik dari penguasa, melainkan upaya mendiskreditkan kebenaran dan menggiring opini publik agar antipati terhadap kontrol sosial," ujar Alan Somantri saat dihubungi, Minggu (26/7/2026).
Alan menilai, fungsi pers dan pengamat adalah sebagai penyeimbang kekuasaan (check and balances). Ketika media massa mengangkat isu fasilitas publik yang rusak seperti sekolah, hal itu merupakan fakta lapangan yang bertujuan agar pemerintah segera melakukan perbaikan, bukan untuk menjatuhkan wibawa negara.
Lebih lanjut, Alan mengkhawatirkan dampak dari narasi negatif yang keluar langsung dari mulut seorang kepala negara. Di era digital saat ini, pernyataan seperti itu sangat mudah diamplifikasi oleh netizen di media sosial, yang berpotensi memicu polarisasi digital hingga tindakan persekusi nyata terhadap jurnalis atau pihak-pihak yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, Alan mendesak Presiden Prabowo untuk mengklarifikasi pernyataannya dan menghentikan narasi yang membenturkan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.
"Pemerintah yang kuat seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Ruang digital dan media konvensional harus tetap sehat, objektif, dan bebas dari intimidasi verbal agar iklim demokrasi kita tidak mengalami kemunduran ke arah otoritarianisme," pungkas Alan. (MRC)
Red- ed
