 |
Pengamatan di lapangan menunjukkan anggaran belanja kegiatan dinas terus membengkak. Rapat digelar di tempat-tempat berbiaya tinggi, bintek dilaksanakan dengan fasilitas mewah, dan beragam perayaan digelar meriah. Namun manfaatnya tidak pernah turun ke tingkat masyarakat—yang menikmati hanyalah para pejabat dan lingkaran dekat mereka.
Kondisi ini menjadi makin memilukan jika dibandingkan dengan nasib pelajar. Banyak orang tua masih dipungut biaya tak resmi, alasan "sumbangan sukarela", atau kebutuhan operasional sekolah yang seharusnya sudah ditanggung APBD. Ketika ditanyakan ke Dinas Pendidikan, jawabannya selalu berputar pada "ketentuan sistem", "belum ada petunjuk teknis", atau "menunggu instruksi pusat". Padahal amanat UU sudah jelas: pendidikan dasar harus gratis dan dapat diakses semua warga.
"Sangat ironis melihat uang rakyat dihabiskan untuk euforia sesaat para pemimpin, sementara anak-anak kita harus terhalang biaya demi menuntut ilmu. Oknum pendidikan bersembunyi di balik kata 'sistem'—padahal yang rusak bukan sistemnya, melainkan niat dan tanggung jawab mereka," tegas Edwar, Ketua DPD LSM IMW.
Keprihatinan makin dalam ketika memandang nasib para pengawas dan jurnalis. Kuli tinta bekerja siang malam mengkritisi, menelusuri fakta, dan menyuarakan kebenaran tanpa fasilitas memadai, tanpa perlindungan layak, bahkan sering diabaikan. Sementara itu, pejabat menikmati segala keistimewaan: kendaraan dinas, ruangan ber-AC, tunjangan berlapis, dan jamuan makan yang nilainya bisa saja menanggung biaya sekolah puluhan anak.
"Ini bukan sekadar pemborosan, melainkan pengkhianatan terhadap amanah. Mereka melalaikan kewajiban utama melayani rakyat, tapi sangat lihai memanjakan diri sendiri dengan uang rakyat," tambah Edwar.
LSM IMW meminta Inspektorat, BPK, serta DPRD Kabupaten Bogor segera melakukan audit menyeluruh terhadap belanja kegiatan yang tidak mendesak. Selain itu, Dinas Pendidikan diminta membuka data transparan: berapa anggaran pendidikan yang diterima, ke mana saja tersalurkan, dan mengapa amanat sekolah gratis belum terwujud sepenuhnya. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka pergi.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Dinas Pendidikan setempat.
FAKTA DI LAPANGAN KENYATAAN YANG TERJADI
Uang Rakyat untuk Kegiatan Puluhan miliar habis untuk rapat, bintek, seremonial mewah; hanya dinikmati pejabat
Pendidikan Sesuai UU Wajib belajar & sekolah gratis adalah amanat hukum
Realita Sekolah Banyak anak masih harus bayar biaya tak resmi; alasan dinas: "sesuai sistem"
Kuli Tinta & Pengawas Bekerja keras tanpa fasilitas, tidak dihargai, sering dipersulit
Para Pejabat Menikmati gaji, tunjangan, fasilitas lengkap dari uang rakyat.
Red- ed
