Fakta semakin mencengangkan: Setelah membayar tarif gelap tersebut, SIM jenis baru diterima tim investigasi dalam waktu kurang dari satu jam. Tanpa tes kesehatan, tanpa ujian teori, dan tanpa praktik mengemudi. Hal ini membuktikan prosedur standar dikesampingkan begitu saja, bahkan mengindikasikan adanya pembiaran atau keterlibatan sistematis di dalamnya.
"Bagaimana keselamatan berlalu lintas bisa terjaga jika 'kartu izin mematikan' dibeli seperti barang kelontong? Pos pelayanan yang seharusnya tegakkan hukum justru menjadi sarana pencatutan rakyat," tegas tim investigasi.
DASAR PELANGGARAN YANG JELAS
Praktik ini nyata-nyata melanggar aturan:
- UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e: Pemerasan dan pungutan liar oleh penyelenggara negara.
- PP No. 76 Tahun 2020: Menetapkan tarif resmi PNBP Polri yang tidak boleh ditambah sepeser pun.
- Perkap No. 14 Tahun 2011 Kode Etik Polri: Melarang keras pungutan di luar ketentuan.
- Perpol No. 5 Tahun 2021: Wajibkan verifikasi data, tes kesehatan, serta uji teori dan praktik sebagai syarat mutlak.
Kami meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan langsung. Bersihkan oknum yang merusak nama baik institusi, dan pastikan pelayanan SIM kembali ke jalur aturan demi keselamatan seluruh pengguna jalan.
Hingga berita ini di terbitkan pihak polres Depok belum memberikan keterangan resmi.
Red- tim
