Hari ini, Kabupaten Bogor sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah perjuangan keras warga yang taat membayar pajak, menjaga kelestarian alam, mengupayakan swasembada pangan, dan bersusah payah menghidupi keluarga secara layak, kita justru disuguhkan tontonan tata kelola pemerintahan yang mencederai keadilan publik.
Ketika kewajiban rakyat sudah dipenuhi 100%, hak rakyat atas kesejahteraan justru digadaikan demi syahwat politik penguasa.
1. Ironi Anggaran: Hibah Cacat Hukum di Tengah Defisit dan Krisis Sekolah
* Skandal Hibah KNPI: Di tengah defisit anggaran daerah yang kian membengkak, bupati justru merestui kucuran dana hibah kepada organisasi (KNPI) yang secara nyata mengalami dualisme kepemimpinan.
Hibah ini cacat hukum, tidak sah, dan memboroskan uang rakyat!
* Pembangunan di Luar Nalar:
Infrastruktur masif digenjot, namun minim asas manfaat dan jauh dari nalar kebutuhan riil warga Bogor.
* Krisis Pendidikan Nyata: Anak-anak kita berebut kursi sekolah.
Kabupaten Bogor darurat kekurangan ruang kelas serta minimnya SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri yang berkualitas.
Mengapa uang rakyat lari ke hibah bermasalah, bukan ke pembangunan sekolah?
2. Eksekutif Otoriter Karena DPRD Mandmand (Diam)
Rakyat Bogor tidak butuh anggota DPRD yang hanya datang, duduk, dan sekadar "menyerap aspirasi" tanpa ada tindakan nyata.
Fungsi utama DPRD adalah KONTROLING (PENGAWASAN), bukan menjadi stempel dari kebijakan eksekutif yang ugal-ugalan!
Eksekutif tumbuh menjadi bupati yang otoriter, melakukan rotasi pejabat secara arogan, membiarkan kebocoran APBD, mengacaukan perizinan, serta memicu kisruh lahan pertanian, hanya karena satu alasan: "DPRD KABUPATEN BOGOR MEMILIH UNTUK DIAM!
DPRD bukan tidak tahu bobroknya sistem ini. Mereka tahu, tapi mereka memilih bungkam dan menutup mata.
3. Tuntutan Publik: Bergerak atau Mundur!
Jika ada kesalahan fatal di tubuh eksekutif, maka pihak pertama yang wajib dituntut oleh rakyat adalah DPRD Kabupaten Bogor.
* Kami menuntut DPRD untuk kembali ke marwahnya: berteriak lantang membela rakyat!
* Jika diperlukan, turun ke lapangan bersama rakyat dan layangkan Mosi Tidak Percaya kepada eksekutif yang semena-mena.
* Kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor: Jika Anda sudah tidak mampu lagi menjadi penyambung lidah rakyat, mending MUNDUR sekarang juga!
Kabupaten Bogor adalah milik warga, bukan milik segelintir elite politik. Mari kita rapatkan barisan, suarakan kebenaran, dan sadarkan para wakil rakyat dari tidur panjangnya.
Sebarkan pesan ini kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Bogor yang Anda kenal. Jangan biarkan uang pajak kita habis dikorupsi oleh kebijakan yang zalim!
(ELIS YUSUF)
