PARKIR MILIK WARGA: DIKERJASAMAKAN, HASILNYA 70% MASUK SEKOLAH — WARGA CUMA 30%
Berawal dari lahan parkir milik warga sendiri yang bersedia membantu sekolah menampung kendaraan murid. Namun persyaratan yang diminta sekolah sangat berat dan tidak adil:
Hasil parkir: 70 persen untuk sekolah, 30 persen baru untuk pemilik lahan.
Warga yang seharusnya dibantu justru menjadi korban. Jika murid memarkir kendaraan di tempat yang tidak bekerjasama dengan sekolah, muridnya yang diancam — bukan parkirnya.
MURID YANG PARKIR DI LUAR — DIANCAM SANKSI HINGGA KELUAR SEKOLAH
Warga melaporkan dengan prihatin:
"Parah sekali, Pak. Murid yang parkir di tempat yang tidak diinginkan sekolah justru diintimidasi. Kasihan anak-anak!"
Ancaman yang dilontarkan bukan sekadar teguran — melainkan Penegakan Disiplin Sekolah (PDS) hingga ancaman Dikeluarkan dari Sekolah (DO).
FAKTA YANG SANGAT MENGEJUTKAN: SURAT DO BISA DICABUT DENGAN CARA BAYAR RP 3.000.000!
Ini yang paling mencengangkan. Murid yang pernah menerima surat ancaman DO menceritakan secara terbuka:
"Iya Pak, memang parah sekolah ini. Selalu ada saja intimidasi, selalu ada PDS. Ujung-ujungnya dikasih surat DO — tapi ternyata bisa dicabut asal bayar Rp3 juta. Begitulah kenyataannya di sini."
Selain itu, sekolah diduga rutin memungut biaya tambahan:
- Iuran kegiatan seperti "Lodaya" sebesar Rp500.000 per orang
- Wajib membeli kartu untuk transaksi jajan di sekolah — tidak boleh tunai, harus beli kartunya dulu
- Segala hal dijadikan bisnis — dari parkir, kartu, hingga sanksi pengeluaran pun ada harganya
DIMINTA KETERANGAN — PIHAK SEKOLAH MEMILIH BUNGKAM
Saat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp, pihak sekolah hanya mengarahkan awak media ke koperasi sekolah. Sesampainya di sana, petugas mengatakan penanggung jawab sedang keluar — dan hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pihak sekolah yang menghubungi untuk memberikan penjelasan. Kebungkaman ini justru memperkuat dugaan warga dan murid.
MELANGGAR ATURAN KEMENDIKBUD:
- UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 34: Pendidikan tidak boleh dijadikan ajang pungutan liar maupun komersialisasi yang membebani peserta didik
- Permendikbud tentang Pungutan di Sekolah: Dilarang memungut biaya tidak resmi, dilarang mengaitkan sanksi akademik dengan pembayaran uang
- Ancaman DO sebagai alat pemerasan = pelanggaran berat perlindungan anak & hak pendidikan
TUNTUTAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR:
1. Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh ke Sekolah PGRI Plus dan SMK Pelita Nusantara (PENUS)
2. Telusuri laporan pungutan Rp3 juta untuk mencabut surat DO — ini dugaan pemerasan serius
3. Hentikan pembagian hasil parkir 70:30 yang membebani warga dan murid
4. Evaluasi kepala sekolah jika terbukti menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis
"Sekolah tempat mendidik akhlak — bukan tempat memeras murid. Jika ancaman DO bisa dicabut dengan uang, berarti yang berlaku bukan aturan pendidikan — melainkan harga yang ditentukan sendiri."
Redaksi-tim
