Modifikasi tidak dilarang, namun harus berpedoman pada aturan berikut:
1. UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ) – Aturan induk: ubahan yang mengubah tipe/fungsi/spesifikasi wajib uji ulang; butuh rekomendasi ATPM dan sertifikat uji tipe; pelanggaran ancam kurungan 1 tahun atau denda hingga Rp24 juta.
2. PP No. 55 Tahun 2012 – Modifikasi dilarang jika membahayakan keselamatan, mengganggu kesehatan, atau merusak lingkungan.
3. PP No. 30 Tahun 2021 – Memperjelas kewenangan Kemenhub, Polri, dan Pemda dalam pengawasan.
4. Permenhub PM 45 Tahun 2023 – Aturan utama: berlaku untuk motor, mobil penumpang, dan mobil barang ≤5,5 ton; diizinkan ubah untuk kebutuhan disabilitas atau konversi mobil barang menjadi campervan.
5. Perkapolri No. 5 Tahun 2012 – Dasar perubahan data pada STNK dan BPKB setelah disahkan.
B. ALUR RESMI MODIFIKASI
Ikuti 5 langkah ini agar sah secara hukum:
1. Rancang Perubahan , Catat detail ubahan; aksesoris ringan tidak butuh izin khusus asalkan tidak ubah struktur utama.
2. Rekomendasi ATPM , Dapatkan surat pernyataan pabrikan bahwa rancangan tidak merusak keamanan dasar kendaraan.
3. Uji Tipe Kemenhub , Bawa kendaraan dan berkas ke Balai Pengujian; lulus akan mendapat sertifikat uji tipe.
4. Uji Laik Jalan Dishub , Pemeriksaan fisik untuk memastikan kendaraan aman dipakai di jalan umum.
5. Perbarui Data di Samsat , Sesuaikan keterangan kendaraan pada STNK dan BPKB sesuai kondisi baru.
C. BATASAN: BOLEH & DILARANG
✅ Diperbolehkan dengan prosedur resmi:
Mengubah bentuk bodi motor, ganti warna, sesuaikan mesin, ubah fungsi untuk disabilitas, konversi jadi campervan, serta pasang aksesoris yang tidak ubah dimensi kritis.
❌ Dilarang keras & langsung ditindak:
Knalpot bising berlebih, lampu strobo/sirine tanpa izin, potong/melemahkan rangka, buang komponen keselamatan (spion, lampu, spakbor), serta ban/fender yang menonjol ekstrem.
D. PANDANGAN HUKUM
"Modifikasi adalah hak berekspresi, namun tidak mutlak. Ia dibatasi keselamatan orang lain. Bengkel boleh mengerjakan ubahan, tapi tanggung jawab hukum dan keamanan sepenuhnya ada pada pemilik kendaraan. Aturan PM 45/2023 dibuat untuk melindungi kreativitas Anda, bukan mempersulit."
KESIMPULAN
Boleh Berkreasi, Wajib Legal.
Panduan ini acuan bagi pemilik agar aman, bengkel agar layani sesuai aturan, dan petugas agar tegakkan hukum secara adil. Kepatuhan adalah investasi keselamatan dan perlindungan aset Anda.
ANDA BUTUH BANTUAN HUKUM ?
HUBUNGI KANTOR HUKUM ABRI
📞 Telp: 0818-966-240
Catatan: Artikel ini Adalah panduan dasar yang bersifat umum. Untuk kasus tertentu yang bersifat khusus segera konsultasikan langsung dengan pihak terkait atau ke instansi berwenang.
