Menurut Faiz, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di Sekertariat ,Jl. Raya Inkopad, Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kabupaten Bogor,r, 11/08/2026.
"Temuan BPK ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pendataan dan pengawasan objek pajak reklame. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar potensi penerimaan daerah tidak terus hilang," ujar Faiz dalam kajiannya, Selasa (11/8/2026).
Selain itu, BPK juga mencatat adanya tujuh unit megatron yang telah terpasang di pusat perbelanjaan namun belum terdata sebagai objek Pajak Reklame. Menurut JANKAR, kondisi tersebut perlu segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faiz,menegaskan bahwa temuan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi, namun merupakan indikator adanya kelemahan tata kelola yang wajib diperbaiki. Apabila dalam proses pemeriksaan lanjutan ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
" Jaringan Koalisi Rakyat (JANKAR) terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK. Kami juga meminta Inspektorat, Bappenda, serta aparat penegak hukum memastikan seluruh objek reklame yang memenuhi ketentuan segera didata dan dikenakan pajak sesuai aturan," tegasnya.
Jaringan Koalisi Rakyat ( JANKAR ), berharap Pemkab Bogor dapat mempercepat pembenahan sistem pendataan, pengawasan, dan penetapan objek pajak sehingga potensi PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Red- tim
