Pengakuan ini menjadi bukti sah bahwa pemberitaan yang disampaikan sebelumnya tidak berlebihan. Justru sebaliknya — fakta di lapangan mengonfirmasi adanya pelanggaran nyata terhadap aturan pembangunan gedung.
Masyarakat kini bertanya-tanya:
- Selama ini ke mana fungsi pengawasan sebelum bangunan terbangun?
- Bagaimana bangunan setinggi tiga lantai bisa selesai dibangun tanpa ada satu pun petugas yang menegur?
- Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian ini?
Dengan telah diterbitkannya Berita Acara tersebut, publik menuntut agar:
1. Satpol PP segera bertindak tegas sesuai kewenangan menertibkan bangunan tanpa izin
2. UPT Perizinan & DPMPST menjelaskan mengapa tidak ada pengawasan sejak awal
3. Pemerintah Kabupaten Bogor menindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu
Aturan hukum tidak boleh hanya menjadi tulisan di atas kertas. Jika PT Dejavu terbukti melanggar, maka konsekuensi hukum harus dijalankan — tidak ada pengecualian bagi siapa pun.
Sumber: Redaksi Neodetik • 27 Oktober 2026
Red- tim
