Di atas lahan yang masih bersengketa tersebut, saat ini telah berdiri dan dibangun Gedung Palang Merah Indonesia (PMI).
Pertanyaan besar muncul: Apa dasarnya dan dari mana munculnya dua sertifikat Hak Pakai tersebut di atas tanah yang secara alas hak diklaim milik warga dengan Girik No.283?
Kejanggalan ini semakin menimbulkan tanda tanya setelah dilakukan konfirmasi langsung kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada tanggal 02/10/2026.
Saat dikonfirmasi, pihak BPKAD yang diwakili oleh Eko, Andri, dan Juni ,hanya menyampaikan jawaban singkat bahwa lahan tersebut adalah tanah milik Negara dan statusnya adalah Hak Pakai.
Jawaban tersebut dinilai tidak menjawab substansi persoalan. Pihak BPKAD tidak mampu menjelaskan proses asal-usul penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.14/2018 dan No.0012/2017, tidak bisa menunjukkan warkah, riwayat tanah, serta proses pelepasan hak dari pemilik Girik No.283 atas nama Sarman.
"Munculnya dua sertifikat Hak Pakai di atas tanah Girik milik Sarman ini sangat janggal. Kalau memang tanah negara, dari mana asal-usulnya? Girik 283 itu masih ada dan belum pernah ada ganti rugi atau pelepasan hak. Jawaban BPKAD hanya bilang ini tanah negara dengan Hak Pakai, itu bukan jawaban," ujar sumber yang dekat dengan ahli waris.
Publik dan ahli waris pemilik Girik No.283 menuntut transparansi penuh. Jika benar lahan tersebut adalah aset negara, BPKAD wajib membuka secara terang benderang alas hak penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut di hadapan publik dan BPN.
Jika tidak ada kejelasan, kuat dugaan telah terjadi tumpang tindih sertifikat dan potensi penyerobotan lahan milik warga yang dilindungi oleh Girik No.283 demi pembangunan Gedung PMI.
Pemilik Atas Nama Sarman,berharap Kepala BPKAD, BPN kabupaten Bogor, dan Inspektorat segera turun tangan mengaudit dua sertifikat Hak Pakai tersebut sebelum pembangunan Gedung PMI terus berlanjut di atas lahan sengketa.
Red- tim
