Laporan pertama menyangkut dugaan korupsi sekaligus penyalahgunaan dokumen kependudukan yang melibatkan Dinas beserta UPT PUPR Bidang Jalan dan Jembatan. Saat dikonfirmasi, Kasubsi Intel Dwi dan Kastel Ahmad secara tegas menyatakan berkas laporan tersebut telah hilang.
Fakta ini memprihatinkan: lembaga yang bertugas menegakkan hukum justru gagal menjaga keamanan bukti yang diserahkan warga.
Belum usai persoalan itu, muncul kasus kedua yang tak kalah serius. Laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan Camat Cirimekar hingga hari ini menggantung tanpa kejelasan.
Belum ada pemeriksaan, belum ada informasi perkembangan, belum ada kepastian kapan proses hukum berjalan. Dikonfirmasi ulang melalui pesan tertanggal 25 September 2026, Kastel tidak memberikan tanggapan apa pun.
Masyarakat menuntut jawaban tegas:
- Mengapa berkas laporan bisa hilang di lingkungan Kejaksaan Negeri?
- Siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut?
- Mengapa dugaan penyalahgunaan anggaran di Cirimekar tidak kunjung diproses?
Keadilan tidak boleh tertunda, apalagi ikut "hilang" bersama berkas. Institusi penegak hukum wajib memberikan penjelasan terbuka, memulihkan berkas yang hilang, dan menindaklanjuti kedua laporan secara transparan serta akuntabel. Rakyat tidak butuh alasan — rakyat butuh hasil.
Redaksi neodetik.com
