"Belum selesai permasalahan upah pungut, bahkan KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut. Tim investigasi justru menemukan penagihan pajak yang dipihak-ketigakan. Apa dasar hukumnya?" tegas Edwar. Pertanyaan ini mengemuka setelah tim investigasi menemukan dokumen berupa tanda bukti pembayaran yang diterima oleh perusahaan swasta, bukan oleh bendahara pemerintah daerah.
Dokumen tersebut tertulis jelas: Bendahara Penerimaan atas pembayaran pajak parkir sebesar Rp10.000.000 adalah PT. Parkir Sembilan Sembilan, disetorkan oleh Pasar Cikema, Jalan Raya Cibinong, untuk periode Oktober 2026. Tidak ada nama BPKAD, tidak ada kode rekening, tidak ada Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD), dan tidak ada bukti setoran ke kas daerah — yang ada hanya stempel perusahaan swasta.
Edwar menegaskan kejanggalan mendasar: "Pajak kok diterima PT? Retribusi kok setornya ke perusahaan?" Dalam sistem keuangan daerah, pajak dan retribusi adalah penerimaan resmi yang hanya boleh dipungut dan diterima oleh pemerintah daerah melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, lalu disetorkan langsung ke rekening kas daerah. Jika yang menerima adalah pihak swasta, maka mekanisme tersebut melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Jika penagihan memang diserahkan kepada pihak ketiga, maka secara aturan harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sah, Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan, dasar hukum berupa Perda terkait, serta mekanisme setoran yang jelas dan dapat dilacak ke kas daerah. Tanpa kelengkapan dokumen tersebut, penyerahan penagihan ke pihak ketiga adalah penyimpangan administrasi yang patut ditelusuri lebih dalam.
IMW mempertanyakan: Jika uang diterima oleh perusahaan, lalu upah pungutnya siapa yang mengambil? Berapa persen yang dipotong sebelum sisanya disetorkan? Dan ke mana sisa uang itu mengalir? "Kalau tidak transparan, kami menduga ada kebocoran PAD yang sudah berjalan puluhan tahun. Uang rakyat yang seharusnya masuk kas daerah justru berhenti di pihak ketiga," ujar Edwar.
Hitungan sederhana menunjukkan bahwa dari satu titik saja — Pasar Cikema — nilai yang diterima mencapai Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Jika pola ini berlaku di sepuluh titik, maka potensi kerugian daerah bisa mencapai Rp1,2 miliar per tahun. "Bayangkan jika ini berjalan puluhan tahun di banyak titik di seluruh Kabupaten Bogor. Berapa ratus miliar yang hilang dari kas rakyat?" tandasnya.
Oleh karena itu, IMW mendesak KPK untuk tidak menunda lagi. Masyarakat berhak tahu siapa yang menjadi tersangka, berapa kerugian negara, dan di mana aliran uang upah pungut tersebut berakhir. Kasus ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja di tengah ketidakjelasan mekanisme penagihan yang justru semakin tidak transparan di lapangan.
Secara berurutan, IMW meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memeriksa keaslian dokumen tersebut, BPK RI dan Inspektorat melakukan audit investigatif menyeluruh ke belakang, BPKAD dan dinas terkait membuka seluruh dokumen kerja sama, Bupati Bogor menjelaskan dasar hukum penyerahan penagihan ke pihak ketiga, serta aparat penegak hukum menindak tegas sesuai UU Anti-Korupsi jika ditemukan kerugian negara.
Hingga berita ini disusun, pihak PT JAP, PT Parkir Sembilan Sembilan, BPKAD Kabupaten Bogor, dinas terkait, maupun KPK belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan temuan dokumen dan pernyataan LSM IMW. Seluruh dugaan belum terbukti secara sah. Kami tetap menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Red- tim
