narapidana warga negara asing diduga bebas menggunakan telepon genggam untuk menjalankan transaksi narkoba bernilai ratusan juta rupiah dari balik tembok penjara. Yang lebih mengagetkan, muncul dugaan keterlibatan langsung Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) berinisial DN dalam membiarkan atau bahkan memfasilitasi hal tersebut.
Tokoh pusat dari dugaan serius ini adalah "Mister Mikel", warga negara asal Malaysia yang telah menjalani masa tahanan di Lapas Khusus Gunung Sindur selama kurang lebih enam tahun. Selama itu, ia diduga tidak terisolasi dari dunia luar sebagaimana mestinya seorang narapidana berat — justru sebaliknya, ia leluasa berkomunikasi, bertransaksi, dan menjalankan jaringan bisnis ilegalnya melalui telepon seluler yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh siapapun di dalam lapas.
Bukti yang beredar berupa rekam percakapan pesan singkat dan rekaman percakapan telepon semakin memperkuat dugaan tersebut. Di dalamnya terlihat jelas adanya penagihan utang sebesar Rp 350 juta yang diduga erat kaitannya dengan jual beli narkoba. Jika ini terbukti benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran disiplin — ini adalah kelanjutan operasi kejahatan terorganisir yang dikelola langsung dari dalam sel tahanan.
Pertanyaan besar yang tak bisa dihindari: bagaimana sebuah ponsel bisa masuk dan digunakan secara bebas oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan khusus? Bukankah setiap kunjungan, setiap barang yang masuk, dan setiap area di dalamnya harus diawasi dan diperiksa secara ketat? Jika satu ponsel saja bisa lolos, lalu berapa banyak perangkat lain yang ada di dalam sana yang belum terungkap?
Dan yang paling krusial — tidak ada yang berani membuka pintu lapas kecuali ada yang membiarkannya dari dalam. Maka muncul dugaan yang sangat serius: apakah Kepala Lapas berinisial DN mengetahui dan membiarkan hal ini terjadi? Atau lebih jauh lagi, apakah ada keterlibatan langsung dalam memfasilitasi akses komunikasi tersebut demi keuntungan tertentu? Ini pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka.
Jika pengawasan di lapas berjalan sebagaimana aturan, hal ini mustahil terjadi. Aturan melarang narapidana memiliki dan menggunakan telepon seluler sangat jelas dan tegas. Namun di Lapas Gunung Sindur, aturan itu seolah tidak berlaku. Ini menunjukkan adanya pembiaran yang sistematis, di mana keamanan dijual begitu murah demi kepentingan pihak tertentu.
Oleh karena itu, masyarakat secara tegas mendesak Ombudsman Republik Indonesia untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan independen, menyeluruh, dan transparan. Harus ada penelusuran mendalam: bagaimana ponsel masuk, siapa yang memasukkan, siapa yang membiarkan, dan sejauh mana jaringan ini melibatkan oknum petugas termasuk Kalapas DN.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti hanya pada narapidana atau petugas rendahan. Harus ditelusuri sampai ke puncak struktur pengelolaan lapas. Jika terbukti ada oknum yang melindungi atau terlibat langsung, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku — dipecat dari dinas, diserahkan ke proses hukum, dan dijatuhi sanksi setimpal tanpa pandang bulu.
Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan — hanya menuntut satu hal dasar: Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan, bukan markas kejahatan. Jika di dalam tembok penjara saja kejahatan masih bisa beroperasi leluasa dengan bantuan oknum petugas, maka di mana lagi warga negara bisa merasa aman dan percaya pada sistem hukum kita?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lapas Khusus Gunung Sindur beserta Kalapas berinisial DN belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak Lapas Khusus Gunung Sindur maupun Ombudsman RI demi keberimbangan pemberitaan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi di atas berdasarkan dugaan dan bukti percakapan yang beredar di masyarakat. Keterlibatan Kalapas DN masih berstatus dugaan dan belum terbukti secara sah. Pihak yang disebutkan berhak memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi.
Redaksi Tim Ndetik.com
