Korupsi Merusak Kabupaten, Rakyat Bogor Harus Bisa seperti Jateng yang Pegang Kedaulatan
Pembangunan di Kabupaten Bogor digaungkan sebagai tonggak kemajuan, tapi di baliknya adalah sihir korupsi yang menghisap hak rakyat. Ratusan milyar hingga trilyunan anggaran dialokasikan untuk pembangunan di Kabupaten Bogor, namun tidak menutup kemungkinan sebagian anggaran tersebut menjadi sumbangan dan dialirkan ke rekening pribadi pejabat dan kroninya. Jalan yang terus longsor karena material tidak standar. Daerah rawan bencana yang dibiarkan merana. Rumah sakit dan sekolah yang kekurangan fasilitas tapi gedung megah terus berdiri.
Belum terlihat secara nyata kebermanfaatan maraknya pembangunan bagi masyarakat dari seluruh anggaran yang dikeluarkan. Padahal uang yang digunakan seharusnya bisa memberikan manfaat besar jika dialokasikan dengan benar. Tunggakan BPJS dan pelayanan kesehatan semestinya menjadi prioritas untuk memperbaiki kesehatan masyarakat agar masyarakat lebih tenang dan nyaman jika kesehatannya terjamin. Bukan terus membangun namun nilai kebermanfaatannya tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Sementara itu, rakyat Bogor terjepit beban hidup yang melambung. Harga pokok naik. Pajak dan retribusi dipaksakan tanpa manfaat nyata. Usaha kecil terpuruk akibat regulasi yang merampas hak rakyat. Semua ini karena para pemangku kebijakan hanya fokus mengais keuntungan dari maraknya pembangunan di Kabupaten Bogor. Bukan melayani rakyat agar sejahtera, atau menjamin kesehatan rakyat agar masyarakat sehat demi menunjang usaha dan aktivitasnya. Jika tunggakan BPJS menjadi program unggulan yang diutamakan demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat, akan lebih bermanfaat daripada terus menggaungkan dan membangun atas nama kemajuan yang belum tentu bisa dirasakan secara menyeluruh masyarakat. Dimana keadilan yang diamanatkan Undang-Undang dan Pancasila itu berada.
Apakah masyarakat Bogor puas atas pembangunan fisik yang terus membangun dimana-mana itu. Mana yang lebih penting antara membangun bangunan fisik dengan membangun kesehatan masyarakat. Semestinya pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melek dan prihatin atas penderitaan rakyat Bogor. Jika Pemerintah Kabupaten Bogor mampu membangun bangunan fisik, kenapa pemangku kebijakan tidak menekankan dan terus memperbaiki sistem perbaikan kesehatan masyarakat Bogor. Tidak semua masyarakat Bogor mampu secara ekonomi. Berdasarkan sumber yang ada, masyarakat Kabupaten Bogor menjadi bagian dari masyarakat miskin yang berdasarkan data dan fakta secara realita.
Sehatkan masyarakat Kabupaten Bogor melalui jaminan kesehatan. Perbaiki tata kelola dan pelayanan kesehatan yang lebih memadai lagi. Hapus tunggakan BPJS jika memang Pemerintah Kabupaten Bogor ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor melalui program kesehatan. Utamakan kesehatan rakyat Bogor di atas pembangunan fisik. Hapuskan tunggakan BPJS, tingkatkan kesejahteraannya melalui jaminan kesehatannya.
Jika kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor terjaga dan lebih baik lagi, maka berbekal badan dan akal yang sehatlah pembangunan itu bisa terwujid secara nyata. Ada hal-hal yang jauh lebih penting dan urgent yang harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor. Rakyat butuh perbaikan kualitas hidup yang nyata. Misalnya perbaikan layanan BPJS yang saat ini masih banyak menimbulkan keluhan.
Banyak warga yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan karena sistem yang belum berjalan optimal. Selain itu penataan regulasi yang benar-benar memihak rakyat Bogor sangat diperlukan. Regulasi harus dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, bukan untuk membebani mereka atau menguntungkan segelintir orang melalui berbagai pembangunan fisik yang juga berpotensi mengais keuntungan atas pembangunan fisik tersebut.
Lihatlah Jawa Tengah. Ketika khalayak merasa dirugikan oleh tuduhan kenaikan pajak kendaraan, mereka bersatu dalam seruan stop bayar pajak yang membuat pemerintah provinsi kalang kabut. Itu bukan hanya protes. Itu adalah bukti rakyat yang mampu memegang kedaulatan dirinya, menunjukkan bahwa kekuasaan sebenarnya ada di tangan mereka yang membayar pajak dan menopang pembangunan.
Lantas bagaimana dengan masyarakat Kabupaten Bogor. Haruskah masyarakat Bogor meniru dan mengikuti masyarakat Jawa Tengah dengan cara memboikot untuk menunda pembayaran pajak, agar pemangku kebijakannya melihat bahwa masyarakat Kabupaten Bogor juga punya kuasa dan mampu menentukan kedaulatannya. Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bogor melayani dan mensejahterakan rakyat Bogor. Mari kita bangun Bogor yang berkeadaban dan berkeadilan. Jangan biarkan masyarakat Kabupaten Bogor terpaksa mengambil langkah seperti saudara kita di Jateng. Kita tidak boleh terus menjadi korban sistem yang korup dan tidak bertanggung jawab.
Seruan untuk menegakkan keadilan harus kita bangun bersama. Baik melalui gerakan kolektif maupun aksi hukum yang terorganisir. Karena rakyat yang membayar pajak memiliki hak mutlak untuk menuntut akuntabilitas. Bukan hanya jadi objek eksploitasi bagi segelintir orang yang haus kekayaan dan kekuasaan.
Semoga ulasan ini menjadi renungan dan pukulan keras bagi para pihak yang telah menyalahgunakan wewenangnya di Kabupaten Bogor.
Red-nurholis
