Yang membuat kejadian ini semakin keterlaluan, sosok yang masih dianggap "umur jagung" atau baru berkecimpung di dunia pemerintahan ini, dengan beraninya menyeret nama besar Bupati Bogor, Satpol PP, hingga institusi TNI dan Polri. Nama-nama besar ini dicantumkan seolah-olah mereka turut mendukung dan akan turun tangan dalam operasi yang direncanakan tersebut.
Dalam surat edarannya, bahasa yang digunakan sangat kasar, keras, dan penuh ancaman. Tertulis jelas kalimat maut: "Apabila tidak dibongkar dalam waktu dekat, akan kami bongkar paksa." Kalimat ini jelas menciptakan teror psikologis dan rasa ketakutan yang luar biasa bagi para pedagang yang mencari nafkah di sana.
Ironisnya, persoalan yang terjadi sebenarnya menyangkut sengketa lahan atau urusan internal antara pihak masyarakat dengan perusahaan. Secara aturan dan kewenangan, urusan tanah dan sengketa hak milik bukanlah ranah atau wewenang desa. Namun, Kepala Desa justru bertindak overacting dan seolah menjadi "jagoan" bagi pihak tertentu.
Alih-alih mencari kebenaran, Kades justru berdalih dan berlindung di balik nama Bupati serta institusi negara untuk menutupi tindakan sewenang-wenangnya. Padahal, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah Pemkab Bogor dan alat negara benar-benar memberikan mandat atau sekadar nama yang disalahgunakan.
Masyarakat dan para pedagang merasa sangat kecewa dan dikhianati. Mereka menuntut agar Kepala Desa bersikap netral dan menjaga jarak, mengingat posisinya adalah pemimpin yang seharusnya memperjuangkan nasib rakyat kecil, bukan justru menjadi tangan kanan yang menindas dan mencekik penghidupan warganya sendiri.
"Kami butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan pemimpin yang baru beberapa bulan menjabat sudah bertindak semena-mena dan mengatasnamakan siapa saja demi kepentingan kelompok tertentu. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan," tegas salah satu perwakilan pedagang dengan nada emosi.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari pihak yang lebih tinggi untuk menegur oknum kepala desa yang dinilai belum paham etika dan aturan main pemerintahan ini.
Red- tim
