MENIMBULKAN KONTROVERSI, SISWA BELUM BAYAR SPP TIDAK DIPERBOLEHKAN IKUT UJIAN DI SMA PGRI 1 CIAWI
CIAWI, KABUPATEN BOGOR – neodetik.com || Kebijakan yang diterapkan oleh pihak sekolah SMA PGRI 1 Ciawi menuai protes dan kemarahan dari kalangan orang tua siswa serta masyarakat. Pasalnya, sekolah tersebut dikabarkan tidak memperbolehkan siswa yang belum melunasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk mengikuti ujian sekolah maupun ujian akhir.9/4/26.
Kebijakan ini diketahui setelah sejumlah siswa mengeluh dan mengadu kepada orang tuanya. Mereka mengaku dilarang masuk ruang ujian atau tidak diberikan soal ujian karena status pembayaran mereka yang dianggap belum lunas atau menunggak.
Siswa Menangis, Orang Tua Geram
Kejadian ini tentu sangat menyakitkan bagi siswa. Bayangkan, sudah belajar keras selama satu semester atau satu tahun, namun di saat penentuan nilai justru ditolak dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian hanya karena masalah administrasi keuangan.
"Anak saya pulang sekolah menangis. Katanya tidak boleh ikut ujian karena SPP belum dibayar. Padahal kami orang tua juga sedang berusaha mencarikan uang, tapi kok caranya seperti itu? Ini kan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan penilaian," keluh salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, Kamis (10/04).
Orang tua menilai tindakan sekolah ini sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi siswa. Menurut mereka, masalah tunggakan pembayaran adalah urusan antara sekolah dan orang tua, seharusnya tidak melibatkan atau menghukum anak dengan cara menahan mereka dari proses belajar mengajar dan ujian.
Dituding Melanggar Aturan
Berdasarkan peraturan yang berlaku, baik dari Kemendikbudristek maupun aturan yayasan yang benar, sekolah tidak diperbolehkan menahan siswa dari kegiatan akademik, menahan rapor, atau melarang ujian hanya karena masalah tunggakan SPP.
Solusi yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pendekatan atau komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mencari jalan tengah atau keringanan pembayaran, bukan dengan cara mendiskriminasi siswa di depan teman-temannya.
Tindakan seperti ini dinilai sangat mencoreng nama baik sekolah dan organisasi PGRI yang seharusnya mengayomi guru dan siswa.
Minta Kepala Sekolah Bertanggung Jawab
Masyarakat dan Komite Sekolah meminta agar Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Ciawi segera mencabut kebijakan yang dianggap sewenang-wenang tersebut. Siswa harus tetap diberikan haknya untuk mengikuti ujian dan mendapatkan nilai, sementara masalah pembayaran bisa diselesaikan secara musyawarah setelahnya.
"Jangan jadikan pendidikan sebagai komoditas yang menindas yang lemah. Jika ada siswa yang kesulitan bayar, bicarakan baik-baik dengan orang tuanya, jangan hukum anaknya dengan cara melarang ujian. Itu sangat menyakitkan dan merusak mental anak," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun bendahara SMA PGRI 1 Ciawi belum dapat dikonfirmasi terkait kebijakan kontroversial tersebut,
Sampai berita ini diturunkan ketua PGRI kab bogor blm memberikan tanggapan.tutupnya
Red- ed
