BOGOR –neodetik.com || Suasana di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Cibinong, kembali memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang (AMCRP) menduduki area tersebut sejak pagi hari senin, dengan tuntutan tegas: buka kembali operasional tambang yang legal dan realisasikan janji yang pernah diucapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi .4/5/26
"TIDAK AKAN PULANG SEBELUM JANJI DIREALISASIKAN"
Achmad Gojali, perwakilan aliansi, menyatakan dengan lantang bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk menagih komitmen yang sudah diucapkan oleh pemimpin daerah.
"Kami di sini sampai kapan pun, tidak akan pulang sebelum janji itu direalisasikan. Baik soal pembukaan kembali tambang yang legal, maupun bantuan yang pernah dijanjikan Pak Gubernur," tegas Gojali di tengah orasinya.
Menurutnya, selama hampir delapan bulan sejak kebijakan penutupan sementara diterapkan, ekonomi masyarakat di wilayah Bogor Barat merosot tajam. Ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian, sementara janji-janji solusi dinilai masih berupa omong kosong belaka .
TAGIH JANJI KANG DEDI MULYADI
Massa menyoroti pernyataan yang pernah disampaikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), terkait nasib warga terdampak penutupan tambang di Cigudeg, Rumpin, Jasinga, dan sekitarnya .
Saat itu, KDM diketahui telah menjanjikan sejumlah langkah, mulai dari pemberian kompensasi finansial, penyediaan lapangan kerja alternatif, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan khusus tambang. Namun hingga saat ini, banyak dari janji tersebut dinilai belum terealisasi secara menyeluruh dan transparan .
"Itu bukan permintaan kami, itu janji beliau sendiri. Janji pemimpin adalah hutang yang harus dibayar. Kami tidak mau lagi diberi janji-janji manis, kami ingin bukti nyata," tambah Gojali.
EKONOMI TERKATUNG-KATUNG, WARGA RESAH
Dampak penutupan tambang dirasakan sangat berat oleh masyarakat setempat. Banyak buruh, sopir truk, dan pelaku usaha pendukung yang kini menganggur. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya angka kriminalitas dan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan .
"Anak butuh sekolah, istri butuh makan, cicilan kendaraan juga harus dibayar. Kalau tambang tidak dibuka dan bantuan tidak cair, bagaimana kami bertahan hidup?" keluh salah satu peserta aksi.
Massa menegaskan, mereka tidak menolak upaya pelestarian lingkungan, namun meminta agar kebijakan yang diambil tidak mematikan mata pencaharian rakyat tanpa solusi yang jelas dan berkelanjutan.
TUNTUTAN UTAMA
Dalam aksi damai ini, aliansi menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
1. Segera membuka kembali operasional tambang yang telah memenuhi syarat legalitas dan lingkungan.
2. Merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang yang telah lama dijanjikan.
3. Menyalurkan bantuan sosial dan kompensasi kepada seluruh warga terdampak dengan tepat sasaran dan tanpa penundaan yang sudah di janjikan.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di area kompleks Pemkab Bogor dan menunggu adanya tanggapan serta tindakan nyata dari pihak pemerintah daerah.
Laporan: [edu]