Fakta di lapangan terbuka lebar: konstruksi menara tinggi menjulang itu berdiri kokoh, pekerjaan terus berjalan, tapi TIDAK ADA SATU DOKUMEN ATAU SURAT IZIN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN (IMB/PBG) YANG SAH. Tidak ada tanda izin lingkungan, tidak ada persetujuan warga, bahkan pemerintah desa mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun. Ini jelas PEMBANGUNAN LIAR, ILEGAL MURNI, tapi anehnya tak ada yang menindak, seolah semua TUTUP MATA DAN TELINGA.
WARGA GEMETAR KETAKUTAN: “JANGAN BIARKAN ANAK KAMI LAMBAT TUMBUHNYA”
Warga setempat yang enggan disebut namanya, dengan nada cemas dan marah, membuka suara keras-keras. Ia tak diam saja melihat bahaya mengancam masa depan generasi desanya.
“Iya Pak, saya berharap bangunan ini segera ditutup dan dibongkar total. Saya sangat takut dampak radiasinya. Di sini banyak anak-anak kecil main di sekitar, tinggal berjarak sangat dekat. Kami khawatir sekali nanti pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan kesehatan mereka terganggu, bahkan jadi lambat tumbuhnya gara-gara ini. Kami minta tegas: Desa maupun Kecamatan jangan biarkan anak kami jadi korban, jangan diam saja!” ungkap warga itu dengan penuh kekhawatiran.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berbagai penelitian dan aturan kesehatan sudah jelas: paparan radiasi gelombang elektromagnetik berlebih dan tidak terukur—terutama pada anak-anak yang jaringan tubuhnya masih berkembang—berisiko tinggi menyebabkan gangguan saraf, penurunan daya ingat, gangguan hormon, hingga risiko penyakit serius jangka panjang. Lokasi yang sembarangan, tanpa kajian lingkungan dan jarak aman, sama saja MEMASANG BOM WAKTU DI TENGAH PEMUKIMAN.
DUGAAN KERAS: APARAT LOKAL DIBISUKKAN, ADA KEPENTINGAN DI BALIK LAYAR?
Yang paling menyakitkan dan memicu kemarahan: KENAPA BISA BERDIRI TANPA DIHALANGI?
Pembangunan struktur sebesar itu tidak mungkin berlangsung diam-diam. Harusnya aparat desa, petugas kecamatan, atau tim pengawas pembangunan langsung turun, menghentikan kerja, dan menertibkan. Tapi kenyataannya: SEMUANYA DIAM. Tidak ada surat perintah penghentian, tidak ada sidak, tidak ada sanksi.
Muncul dugaan sangat kuat: ADA PERMAINAN, ADA KEPENTINGAN KHUSUS, yang membuat pejabat desa dan kecamatan memilih TUTUP MATA terhadap pelanggaran hukum yang terang-terangan ini. Warga bertanya dengan sinis: “Apakah uang sudah bicara? Kenapa aturan negara tak ada harganya di sini?”
Padahal jelas dalam UU Cipta Kerja, UU Lingkungan Hidup, dan peraturan tata ruang: SETIAP MENARA WAJIB PUNYA IZIN, KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, DAN PERSETUJUAN WARGA. Tanpa itu, bangunan adalah BARANG ILEGAL, wajib dibongkar paksa. Di Cikahuripan, aturan itu seolah tak berlaku.
TUNTUTAN TEGAS WARGA: BONGKAR SEKARANG JUGA!
Kini warga Desa Cikahuripan bersatu suara, tak mau lagi diam dicemaskan. Tuntutan mereka keras dan tak bisa ditawar:
✅ PERTAMA: MENARA ILEGAL WAJIB DIBONGKAR TOTAL SEGERA. Tidak ada toleransi, tidak ada perpanjangan waktu. Karena tidak punya izin, berarti bangunan itu melanggar hukum dan mengancam nyawa.
✅ KEDUA: PERIKSA PERAN APARAT DESA & KECAMATAN. Siapa yang membiarkan? Siapa yang diam saja meski tahu ilegal? Harus ada pertanggungjawaban kenapa aturan negara dilanggar begitu saja. Jangan ada yang jadi tameng pembangun liar.
✅ KETIGA: JAMIN KESELAMATAN ANAK. Pemerintah wajib pastikan tak ada lagi pembangunan sembarangan di dekat pemukiman. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan keuntungan perusahaan atau kepentingan oknum.
Warga sudah tidak sabar. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan janji manis atau alasan berbelit-belit. Diamnya pemerintah sama artinya MENGORBANKAN KESEHATAN RAKYAT.
Sekarang giliran Pemkab Bogor, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal untuk buktikan: APAKAH PIHAK BERWENANG BERANI TEGAS DAN TAKUT ALLAH, ATAU IKUT TUTUP MATA SEPERTI PEJABAT DI BAWAHNYA?
Nasib tumbuh kembang anak-anak Cikahuripan ada di tangan mereka.
Red-Ed
