Di balik kemeriahan dan kemegahan pakaian adat yang ditampilkan, terselip dugaan kuat bahwa kegiatan ini dijadikan sarana keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan semata-mata untuk menjaga warisan leluhur.
"Pagelaran ini hanya tampil mewah sebagai hiburan. Di balik seragam adat itu, yang dicari justru keuntungan, bukan makna pelestariannya. Melestarikan budaya bukan berarti menggelar pesta yang menyedot anggaran besar, namun tidak menyentuh kehidupan masyarakat. Jangan mengaku menjaga warisan leluhur jika yang dilakukan hanya ajang cari untung semata," demikian pandangan yang berkembang di kalangan pengamat dan warga.
Ketua DPD LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, turut mengangkat suara tegasnya menanggapi ketimpangan ini. Ia menyoroti kontras yang sangat menyedihkan: kemewahan acara di satu sisi, sementara kerusakan alam dan penderitaan warga dibiarkan berlanjut.
"Sementara kita berpesta, hutan dan lingkungan di sekitar kita diam-diam dirusak. Para cukong bebas berbuat apa saja demi keuntungan, namun pemerintah seolah menutup mata dan telinga. Lahan garapan petani dihancurkan dan hilang, namun tidak ada langkah nyata pembelaan. Suara rakyat yang kehilangan mata pencahariannya dianggap angin lalu, tidak dipedulikan sama sekali," tegas Edwar.
Ia pun mempertanyakan tujuan sesungguhnya dari penyelenggaraan acara tersebut:
"Kalau begitu, apa makna sebenarnya dari Helaran Pajajaran Anyar ini? Apakah ini bentuk pelestarian budaya yang diwariskan leluhur? Apakah ini cara kita menghormati tanah yang memberi kehidupan bagi petani kita?"
Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat. Anggaran yang dibelanjakan dinilai menyimpang dari arahan efisiensi Presiden, sementara kerusakan lingkungan dan nasib petani terabaikan. Oleh karena itu, masyarakat dan elemen pengawas menuntut empat hal pokok:
✅ Dilakukan audit total dan terbuka atas penggunaan seluruh anggaran Helaran Pajajaran Anyar;
✅ Pemerintah Daerah segera menaati instruksi Presiden untuk berhemat dan menghentikan pemborosan yang tidak mendesak;
✅ Diambil langkah tegas menindak pelaku perusak lingkungan serta pihak yang melindunginya;
✅ Nasib petani yang lahannya terampas segera ditangani, hak-haknya dipulihkan, dan suaranya didengar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan maupun tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor atas tuduhan serius dan tuntutan yang disampaikan masyarakat.
(Tim Redaksi)
