Berdasarkan rekomendasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hasil pemeriksaan, dari satu sekolah mencapai 103 juta,170 juta hingga 273 juta total kelebihan dana dari 10 sekolah SD berkisar mencapai milyaran Rupiah,Rinciannya Nilai tersebut harus segera disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi temuan ini, Inspektorat Kabupaten Bogor bertindak tegas. Instansi ini menginstruksikan Bupati Bogor untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan jangan tutup mata dan memperketat pengawasan.
“Dinas Pendidikan wajib mengendalikan penatausahaan pertanggungjawaban belanja di sekolah, sementara Bidang Pembina SD harus memantau secara rutin. Kepala sekolah terkait diperintahkan memproses pengembalian dana disertai bukti setoran STS dan rekening koran RKUD,” tegas sumber di Inspektorat.
Surat perintah resmi sudah dialirkan berjenjang: dari Bupati ke Kadisdik, kemudian ke Kepala Bidang Pembina SD, hingga ke masing-masing sekolah yang bermasalah.
Kasus ini menegaskan kembali lemahnya sistem pengawasan internal. Jika pengelolaan dana BOS saja tidak akurat, maka pertanyaan muncul: apakah anggaran pendidikan lainnya juga dikelola dengan benar dan akuntabel?
Kadis pendidikan,Dr. Rusliandy, S.STP, M.Si., M.E saat di komfirmasi,ia mengatakan,Untuk klarifikasi mangga ke manajer kalau dana bos ke pak ozi.ucapnya.
Namun awak media mau bertemu dengan menjer dan bos (ozi) bermaksud untuk menyakan pertanggung jawabannya sudah mendatangi ke kantor dinas pendidikan tiga kali,selalu tidak ada di ruangan.ucap security.
Masyarakat menuntut tindak lanjut nyata, bukan sekadar surat menyurat. Dana rakyat harus dijaga agar tidak hilang atau disalahgunakan.
(Redaksi-tr)
