"Sebagian besar pengurus SPBU menolak pembelian dengan jerigen sesuai dengan keputusan pemerintah yang melakukan pembatasan pembelian solar bersubsidi. Sehingga kami kesulitan untuk mengunakan alat pertanian yang mengunakan BBM," keluh salah satu warga, petani Desa Parakan Tugu Kecamatan Cijati cianjur Jawa Barat, Jum'at 31 juli 2026.
Dia berharap ada solusi yang diberikan pada petani khusus nya pemerintah Desa Parakan Tugu kecamatan Cijati cianjur, supaya bisa mengawal langsung warganya untuk mendapatkan BBM jenis solar dengan mudah karena jelas-jelas digunakan untuk mengoperasikan alat-alat pertanian ujar petani.
Keluhan itu disampaikan secara kolektif oleh warga petani yang terdampak. Dalam surat permohonan kepada Pemerintah Daerah, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga, masyarakat meminta adanya penyelidikan langsung ke lapangan. Fokusnya: memastikan tidak ada penimbunan, pengalihan pasokan yang tidak sesuai peruntukan, serta keterlambatan distribusi.
“Yang kami rasakan adalah ketidakpastian. Warga mengantre lama, tapi belum ada kejelasan penyebab pastinya. Sementara aktivitas ekonomi harian jadi terganggu,” demikian bunyi pernyataan warga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada rilis resmi dari BPH Migas maupun Pertamina Patra Niaga terkait penyebab spesifik kelangkaan di wilayah tersebut. Padahal BBM bersubsidi dan penugasan merupakan komoditas publik yang penyalurannya diatur ketat, mulai dari kuota, alokasi, hingga pengawasan di titik serah.
KONTEKS & ANALISIS
Secara tata kelola, distribusi BBM di Indonesia melibatkan beberapa simpul: kuota dari pemerintah, penugasan kepada badan usaha, distribusi oleh Pertamina Patra Niaga, dan pengawasan oleh BPH Migas. Ketika terjadi kelangkaan di hilir, biasanya pemicunya jatuh pada 3 hal:
1. *Keterlambatan logistik*: cuaca, armada, atau kendala di depo.
2. *Penyimpangan*: penimbunan, penjualan di luar peruntukan, atau kebocoran ke industri.
3. *Ketidakseimbangan permintaan*: lonjakan konsumsi yang tidak diantisipasi dalam proyeksi.
Karena menyangkut barang publik, transparansi data stok dan jadwal pasokan menjadi kunci. Tanpa komunikasi publik yang cepat, ruang spekulasi akan terisi oleh asumsi dan keresahan.
Pengamat kebijakan publik menilai, penanganan kelangkaan tidak cukup dengan menambah pasokan. Perlu audit rantai distribusi dan sistem pengawasan real-time di SPBU. “Kepercayaan publik diuji bukan hanya saat BBM ada, tapi saat BBM langka dan negara hadir menjelaskan,” ujarnya.
*TUNTUTAN WARGA*
Dalam permohonannya, masyarakat meminta 3 hal konkret:
1. *Sidak lapangan* oleh tim gabungan Pemda, BPH Migas, dan Pertamina ke SPBU serta Pertamini
2. *Audit stok dan jalur distribusi* untuk memastikan tidak ada penyimpangan
3. *Keterbukaan informasi* mengenai penyebab, estimasi normalisasi, dan langkah mitigasi agar penyaluran kembali lancar dengan harga wajar
Kelangkaan BBM bukan sekadar soal antrean. Ia menyangkut mobilitas, biaya logistik, hingga daya beli. Jika tidak segera diurai dengan data dan tindakan, masalah teknis kecil bisa meluas menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
Warga petani mendesak pihak Dinas terkait segera merespons, baik melalui tindakan di lapangan maupun komunikasi publik yang jelas, agar distribusi energi kembali normal dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Red- hr
