Narasi ini tidak hanya menyakitkan, tetapi secara sistematis merendahkan agensi dan harga diri jutaan warga desa yang selama ini berjuang secara mandiri.
Mari kita bedah mengapa pernyataan ini bermasalah:
1️⃣ Mengabaikan Realitas Produksi Pangan Desa
Banyak warga desa justru adalah produsen telur dan daging itu sendiri,peternak ayam kampung, pedagang telur keliling, atau ibu rumah tangga yang mengelola protein hewani dari ternak sendiri. Masalahnya bukan "tidak punya akses", melainkan ketidakadilan rantai pasok dan fluktuasi daya beli. Menyatakan mereka "jarang makan" adalah pengabaian terhadap peran strategis mereka sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2️⃣ Merekonstruksi Warga Desa Sebagai Objek Pasif
Narasi "baru bisa makan kalau ada MBG" menempatkan rakyat desa sebagai pihak yang hanya bisa diberi bantuan, bukan sebagai subjek yang mampu berusaha. Ini bukan empati,ini arogansi birokrasi yang menyederhanakan kompleksitas kehidupan desa menjadi sekadar angka stunting yang perlu "diberi makan". Padahal, kemandirian pangan desa sudah ada; yang dibutuhkan adalah penguatan sistem, bukan validasi melalui penderitaan yang dilebih-lebihkan.
3️⃣ MBG: Niat Baik vs Alat Pencitraan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang mulia. Tapi ketika implementasinya didahului oleh narasi yang menciptakan citra kelaparan massal, kita harus bertanya: apakah ini benar-benar kepedulian, atau politik pencitraan yang mengorbankan martabat rakyat? Warga desa berhak dihargai atas ketangguhan mereka,bukan dikasihani lewat retorika yang menurunkan derajat mereka demi legitimasi program.
❓ Pertanyaan Kritis Untuk Kita Semua:
Apakah pernyataan pejabat seperti ini bentuk kepedulian nyata terhadap gizi anak desa? Atau justru kekerasan simbolis yang melanggengkan stigma "desa = miskin = butuh diselamatkan"?
Bagaimana pengalaman Anda di lapangan? Apakah warga desa di daerah Anda benar-benar "jarang makan telur & daging", atau ini hanya asumsi pejabat yang jarang turun ke pasar tradisional jam 5 pagi?
ANDA BUTUH BANTUAN HUKUM ?
Hubungi Kantor Hukum Abri.
Telp : 0818-966-240.
👇 Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar! Mari diskusikan dengan data dan pengalaman nyata, bukan asumsi.
Red- Nh
