Video transaksi dugaan pungutan liar di Satpas Polres Metro Jakarta Timur kini beredar luas di tengah masyarakat. Tarif yang dipungut jauh melampaui ketentuan resmi: perpanjangan SIM hingga ratusan ribu rupiah, dan pembuatan SIM baru yang harganya melonjak tak masuk akal. Bahkan tes kesehatan dan tes psikologi pun bisa dilewati asal uang "jalur cepat" sudah lunas dibayarkan.
Publik pun bertanya dengan nada kecewa yang mendalam: di mana keseriusan Kapolres Alfian Nurrizal? Jika sejak awal ia menutup telinga dan menolak memberi penjelasan atas dugaan pungli yang terjadi di bawah komandonya, lalu siapa yang akan membersihkan Satpas Jakarta Timur? Keheningan Kapolres ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa praktik pungli itu dibiarkan, bahkan kemungkinan dilindungi.
Kampanye bersih-bersih pungli yang digaungkan ternyata hanya omongan manis di atas kertas. Faktanya: rakyat tetap dipalak, oknum tetap berleha-leha, dan pimpinannya memilih diam seolah tak tahu apa-apa. Kepemimpinan yang bungkam saat rakyat dirugikan adalah kepemimpinan yang gagal. Jika Kapolres tidak mampu atau tidak berani menindak tegas pelaku pungli di wilayahnya, maka sebaiknya ia mengundurkan diri. Jangan menempati jabatan namun membiarkan rakyat terus dirampok di depan mata.
Publik menuntut: Mabes Polri segera turun tangan. Periksa siapa yang melindungi pungli di Satpas Jakarta Timur. Jangan biarkan jargon "bersih-bersih" terus dijadikan kedok di atas kebobrokan yang nyata.
Hingga berita ini di tayangkan pihak polres Jakarta timur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli sesuai video yang beredar.
Red-Ed
