-->

Notification

×

Pembelian mobil oprasional sekwan kota depok menuai sorotan tajam

Agustus 07, 2026 | Agustus 07, 2026 WIB Last Updated 2026-08-07T09:05:13Z
DEPOK —Neodetik.com ||  Transaksi pembelian kendaraan operasional Sekretariat Daerah Kota Depok pada akhir tahun 2021 kini menuai sorotan tajam. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang masih banyak tertinggal, Pemkot Depok justru membelanjakan uang rakyat untuk mobil mewah Honda CR-V,-7/8/26.
 
Berdasarkan dokumen yang tercatat:
 Nomor SP2D: 12099/SP2D/4.02.0.00.0.00/LS/12/2021
Tanggal: 24 Desember 2021 — tepat di penghujung tahun anggaran
Jenis: Honda CR-V Tahun 2021
Kode RUP: 30746552 Sumber: APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021
 
Keputusan membeli mobil jenis Honda CR-V bukanlah kendaraan operasional biasa. Ini adalah kendaraan kelas menengah ke atas yang harganya jauh melampaui kebutuhan mendasar pelayanan dinas.

 Pembeliannya dilakukan di hari-hari terakhir tahun anggaran — pola yang sering memicu pertanyaan: apakah benar-benar butuh, atau sekadar menghabiskan sisa anggaran agar tahun depan tidak dipotong jatahnya?
 
 PERTANYAAN KERAS UNTUK PEMKOT DEPOK:
 
1. Apakah sesuai standar kebutuhan? — Peraturan pembatasan belanja barang mewah (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Belanja Barang Mewah) melarang pembelian kendaraan yang melebihi kebutuhan operasional standar. Honda CR-V masuk kategori mewah untuk ukuran kendaraan dinas biasa.

2. Proses lelang transparan? — Kode RUP 30746552 harus bisa dilacak seluruh prosesnya: siapa penyedia, berapa harga pasti, apakah ada perbandingan harga yang wajar?

3. Mendesak sekali? — Mengapa dibeli tepat tanggal 24 Desember? Apakah kebutuhan mendesak muncul tiba-tiba di detik-detik terakhir anggaran?

4. Efisiensi di mana? — Saat warga masih mengeluh soal jalan berlubang, pelayanan kesehatan terbatas, dan pendidikan butuh perhatian — uang rakyat dipakai untuk mobil yang bukan kebutuhan primer.
 
"Mobil dinas alat kerja, bukan alat kemewahan. Kalau harga dan jenisnya tidak wajar, maka yang disalahgunakan bukan hanya uang — tapi kepercayaan rakyat."
 
Masyarakat Kota Depok berhak mengetahui: Berapa harga persisnya? Siapa yang menandatangani persetujuan? Apakah inspeksi mendatang akan memeriksa apakah mobil ini benar-benar dipakai untuk tugas dinas sehari-hari atau justru dioperasikan untuk kepentingan pribadi pejabat?
 
Kepala Daerah, Inspektorat Kota Depok, dan DPRD Kota Depok diminta terbuka. Anggaran rakyat bukan tabungan pribadi untuk dibelanjakan mewah di akhir tahun.
 
 Redaksi-tim 
 
 
 
×
Berita Terbaru Update